Pemerintah Aceh Ajukan Permohonan Bantuan kepada PBB Terkait Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah Aceh Ajukan Permohonan Bantuan kepada PBB Terkait Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah Aceh telah resmi mengajukan permintaan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, terkait penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November lalu.

Baca juga: Desta Sebarkan Tuntutan 17+8 Setelah Hujatan Netizen Terkait Pilihan Politik

Bencana ini mengakibatkan kerusakan signifikan di beberapa wilayah Aceh dan memicu urgensi respon dari lembaga internasional yang berpengalaman dalam penanganan bencana.

Tanggapan Lembaga PBB

Kantor Perwakilan PBB di Indonesia telah mengonfirmasi bahwa UNDP dan UNICEF menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh yang meminta dukungan pemulihan pascabencana, termasuk penanganan banjir dan longsor.

UNDP sedang melakukan peninjauan lapangan untuk mendukung tim penanggulangan bencana dan masyarakat yang terdampak. Dalam pernyataan resmi, UNDP menyebutkan, "UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025."

Sementara itu, UNICEF juga diharapkan memberikan dukungan yang diperlukan. "UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta," ucap perwakilan lembaga tersebut.

Baca juga: Penangkapan Profesor R, Koordinator Pembuatan Bom Molotov dalam Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Situasi di Lapangan

Setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, UNICEF dan badan PBB lainnya telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung upaya respons darurat, dengan tim UNICEF yang diterjunkan ke lapangan untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Kantor Perwakilan PBB menekankan pentingnya bantuan internasional, mengingat pengalaman bencana tsunami pada tahun 2004. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa pentingnya pengalaman lembaga internasional dalam penanganan bencana sangat diperlukan saat ini.

Bantuan dari luar negeri juga mulai mengalir, meskipun izin untuk bantuan internasional belum sepenuhnya diberikan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa dia akan tetap menerima bantuan kemanusiaan tanpa mempersulit proses masuknya bantuan.

Dukungan dan Pengelolaan Bencana

Gubernur Manaf menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan harus menjadi dasar dalam menerima bantuan, dengan menyatakan, "Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima."

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa banyak pemimpin negara yang ingin memberikan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengatakan, "Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini."

Sentimen efisiensi anggaran juga diungkapkan oleh Prabowo, yang menegaskan bahwa APBN telah siap untuk menangani penanganan bencana, dengan tambahan dana masing-masing Rp20 miliar untuk provinsi dan Rp4 miliar untuk kota/kabupaten yang terdampak.

Baca juga: Penyelidikan Penjarahan Rumah Eko Patrio Setelah Kontroversi Video Parodi