Rabu, 20 MEI 2026 • 19:52 WIB

3.000 Lebih Dapur Ditutup! Prabowo Akui Program Makan Bergizi Gratis Banyak Kekurangan

Author

Edi Hidayat

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah kekurangan signifikan. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang diduga tidak berfungsi dengan baik.

Dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 yang berlangsung pada Rabu (20/5), Prabowo meminta para pejabat dan kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur tersebut dan melaporkan setiap ketidaksesuaian yang ditemui.

Kekurangan Dalam Pengelolaan MBG

Dalam penyampaian di hadapan DPR RI, Prabowo secara terbuka menyebutkan, "Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan." Pernyataan ini menandakan adanya perhatian pemerintah terhadap efektivitas program yang bertujuan mengurangi angka malnutrisi di Indonesia.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dapur-dapur MBG. "Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilahkan anggota DPR, bupati, di mana-mana silahkan periksa semua dapur, kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera akan segera kita tindak," ujarnya.

Cakupan Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis kini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap harinya, dengan rincian mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pangan bergizi kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Prabowo juga mengumumkan rencana penyaluran MBG kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri. "Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi," jelasnya.

Tindak Lanjut dan Pengawasan

Tindak lanjut dari pengawasan dapur-dapur MBG menjadi fokus utama pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan program tersebut. Prabowo menegaskan pentingnya laporan dari anggota DPR dan kepala daerah untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program.

Pemerintah kini berupaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus membangun sistem pengawasan yang lebih transparan. Dengan demikian, diharapkan MBG dapat mencapai tujuannya dalam mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia secara lebih efektif.