Rabu, 13 MEI 2026 • 19:53 WIB

Nasib 1.200 Atlet Terancam, Polemik Dualisme PB Muay Thai Indonesia Berujung Ancaman Lapor ke DPR

Author

Edi Hidayat

Ketidakpastian melanda dunia bela diri nasional seiring memanasnya dualisme kepengurusan di tubuh Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet dari berbagai pelosok negeri kini merasa dirugikan akibat konflik organisasi yang tak kunjung usai.

Persoalan Legalitas: 30 Pengprov Tiba-Tiba Dijabat PLT

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret, mengungkapkan adanya kejanggalan administratif dalam proses kepengurusan PBMI. Ia menyoroti adanya penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak, tanpa proses pencabutan SK kepengurusan yang lama.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya.

Selain masalah SK, Lutfi juga menyoroti pembekuan pengurus daerah yang dilakukan tanpa adanya surat peringatan atau rapat transparan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahnya.

Dugaan Intimidasi Terhadap Atlet dan Orang Tua

Polemik ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian administratif tetapi juga berdampak pada kondisi mental atlet. Perwakilan orang tua atlet mengungkapkan adanya tekanan serta intimidasi dari pihak tertentu, yang mengganggu fokus bertanding para atlet.

Kondisi psikologis atlet yang tertekan dikhawatirkan akan merusak prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional. Dengan situasi ini, kubu Farel Alfaret-Lutfi Agizal mendesak diadakannya audiensi terbuka untuk transparansi status atlet nasional.

Siap Tempuh Jalur RDPU di Komisi X DPR RI

Meskipun kini masih menunggu respons dari KONI dan Kemenpora, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menegaskan komitmen untuk tidak berhenti di sini. Mereka berencana akan mengambil langkah politik dengan melibatkan lembaga legislatif jika aspirasi mereka tidak didengarkan.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.

Saat ini, para pengurus daerah dari berbagai wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta, masih bersatu untuk menuntut keadilan bagi atlet Muay Thai yang telah mengorbankan banyak hal untuk cabang olahraga ini.