Ketersediaan dan Kebijakan Energi Nasional: Menanggapi Tantangan Pasokan BBM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pembahasan mengenai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi terus berlangsung dalam pertemuan antara pemerintah dan perusahaan terkait.
Baca juga: Kericuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Pemblokiran Jalan
Ia menegaskan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam keadaan aman, dengan cadangan BBM melebihi 20 hari dan LPG lebih dari 10 hari.
Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia telah melewati masa kritis terhadap pasokan energi sebagai dampak dari gejolak politik di Timur Tengah.
Ia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG dengan bijak, mengingat pentingnya kedua sumber energi ini bagi masyarakat.
Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan energi, pemerintah menargetkan penerapan campuran 50% biodiesel pada solar, yang telah melalui serangkaian uji coba.
Hasil yang diperoleh dari uji coba B50 menunjukkan kemajuan mencapai 60% hingga 70%, dan rencana peluncurannya pada 1 Juli mendatang menjadi langkah strategis dalam pengurangan ketergantungan pada impor.
Dalam konteks impor energi, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor BBM jadi dari Timur Tengah, melainkan hanya crude oil untuk menjaga kestabilan pasokan.
Baca juga: Pihak Unisba dan Unpas Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kampus Saat Kericuhan
Diversifikasi ini mencakup pengadaan dari negara seperti Angola dan Amerika Serikat, untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu sumber.
Namun, untuk BBM jenis bensin, Bahlil mengakui bahwa Indonesia masih melakukan impor dari negara-negara tertentu dengan kebutuhan tahunan sebanyak 20-22 juta kiloliter.
Menurut informasi dari Sekretaris Ditjen Migas, pada tahun 2025, porsi impor minyak bensin diperkirakan mencapai 60,18% dari total kebutuhan nasional.
Rizwi, Sekretaris Ditjen Migas, mengungkapkan peningkatan kebutuhan minyak solar yang signifikan, dengan total kebutuhan yang mencapai 110.932 kiloliter per hari pada tahun 2025.
Pemerintah telah berhasil menekan tingkat impor solar dari 12,17% di tahun 2025 menjadi 6,26% di bulan Februari 2026.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: