Selasa, 10 FEBRUARI 2026 • 16:05 WIB

Uni Eropa Mengkaji Pembatasan Penggunaan Media Sosial untuk Anak-Anak

Author

Fiddy Anggriawan

Uni Eropa saat ini sedang mempertimbangkan langkah pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran terkait kesehatan mental generasi muda yang terpapar konten media sosial yang tidak terkendali.

Langkah ini diambil setelah Prancis mengesahkan rancangan undang-undang serupa dan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menjanjikan perlindungan lebih bagi anak-anak dalam menghadapi risiko negatif dari dunia digital.

Dukungan dan Implementasi Rancangan Undang-Undang di Eropa

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menekankan pentingnya perlindungan anak-anak dari paparan dunia digital yang berbahaya. 'Hari ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak mereka jelajahi sendirian,' jelas Sanchez, menyoroti urgensi tindakan tersebut.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, telah mulai menerapkan pembatasan ini, dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas di majelis tinggi parlemen. Di Spanyol, menteri-menteri berupaya menyetujui larangan bagi anak di bawah 16 tahun dalam waktu dekat, menunjukkan kekompakan dalam menghadapi isu ini.

Negara-negara lain seperti Denmark dan Italia juga mempertimbangkan undang-undang serupa. Portugal bahkan telah mengajukan rancangan yang mewajibkan persetujuan orang tua untuk akses anak di bawah 16 tahun, mengindikasikan perhatian yang luas terhadap perlindungan anak di seluruh benua.

Mekanisme Verifikasi Usia dan Pendapat Para Ahli

Salah satu inisiatif yang dipertimbangkan untuk menerapkan pembatasan ini adalah melalui Identitas Digital Uni-Eropa. Sistem ini bertujuan untuk memverifikasi usia pengguna tanpa mengkompromikan data pribadi, menawarkan solusi potensial untuk membatasi akses anak-anak.

Paul O. Richter, peneliti senior di Bruegel, mengemukakan bahwa sistem tersebut dapat membantu membuktikan usia pengguna secara digital. Meskipun demikian, kritik muncul terhadap efektivitas mekanisme tersebut.

Marc Damie dari gerakan ctrl+alt+reclaim menunjukkan skeptisisme, mengatakan, 'Larangan seperti ini justru akan berdampak sebaliknya,' yang mencerminkan kekhawatiran bahwa tindakan ini mungkin tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Para pakar juga menekankan bahwa larangan tidak menyelesaikan masalah struktural di platform media sosial, seperti fitur autoplay dan infinite scrolling.

Respons Dunia dan Masa Depan Kebijakan Media Sosial

Uni Eropa sedang mengembangkan Digital Services Act (DSA) untuk mengatur cara perusahaan teknologi beroperasi, dengan fokus untuk mengurangi risiko algoritma yang membahayakan anak-anak. 'DSA adalah satu-satunya pihak yang dapat memberlakukan kewajiban tambahan pada platform daring,' ungkap Thomas Regnier dari Komisi Eropa.

Namun, rencana tersebut tidak luput dari kritik. Elon Musk, pemilik platform X, memberikan respons negatif terhadap inisiatif larangan ini, menyebutnya sebagai tirani. 'Regulasi Eropa terkait keamanan digital adalah upaya membatasi kebebasan berpendapat,' tegas Musk.

Para kritikus, termasuk aktivis dan pakar, selanjutnya berpendapat bahwa Uni Eropa harus berinvestasi lebih dalam alternatif media sosial yang mencerminkan nilai-nilai Eropa, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada platform besar dari Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dan kebutuhan transformasi dalam lanskap media sosial saat ini.