Indonesia Kembali Ajukan Pencalonan Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia Kembali Ajukan Pencalonan Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Indonesia telah mengajukan pencalonan untuk kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2029-2030. Langkah strategis ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada Rabu, 14 Januari 2026.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo Karena Kondisi Jakarta

Pencalonan ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia di ranah internasional serta mendorong respon PBB terhadap tantangan global yang semakin kompleks.

Pernyataan Resmi dari Menteri Luar Negeri

Dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Tahunan 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam diplomasi internasional. "Atas dasar inilah Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029-2030," kata Sugiono.

Ia juga menjelaskan bahwa pencalonan ini tidak hanya demi prestise, tetapi sebagai upaya untuk memastikan sistem PBB berfungsi di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan niat tegas Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Tantangan dan Komitmen untuk Reformasi

Sugiono mencermati tantangan utama yang dihadapi oleh PBB saat ini adalah perlunya reformasi yang tidak hanya terwujud dalam wacana, tetapi juga implementasi nyata. "Kita menyadari bahwa untuk mereformasi multilateral, kita harus menunjukkan komitmen nyata," ujarnya.

Indonesia berupaya tampil sebagai katalis dalam proses reformasi ini, dengan fokus pada isu-isu krusial, salah satunya adalah konflik di Palestina. Dia menekankan pentingnya adopsi solusi konkret untuk masalah yang berkepanjangan tersebut.

Sejarah Keanggotaan Indonesia di DK PBB

Sejak menjadi anggota PBB, Indonesia telah aktif sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan sebanyak empat kali. Keanggotaan tersebut dimulai pada tahun 1973-1974, diikuti dengan periode 1995-1996, 2007-2008, dan yang terbaru, 2019-2020.

Keanggotaan ini memberikan Indonesia platform strategis untuk mengemukakan pandangan terhadap isu-isu global. Dalam konteks konflik Palestina, Indonesia sering mengekspresikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan menyuarakan kritik terhadap tindakan agresif Israel.

Baca juga: Perekrutan Kiper Baru oleh Manchester United dan Manchester City Jelang Penutupan Bursa Transfer