Penyelidikan KPK terhadap Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Penyelidikan KPK terhadap Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Penyelidikan ini mencakup indikasi penjualan tanah milik negara oleh oknum tertentu serta dugaan penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan lahan.

Baca juga: Pemecatan Anggota Polri Setelah Kematian Pengemudi Ojek Online

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa terdapat oknum yang menjual tanah negara kembali ke negara dengan harga yang tidak wajar. Penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan lahan ini menjadi fokus utama penyelidikan KPK.

Indikasi Penjualan Tanah Negara

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa terdapat oknum yang menjual tanah negara kembali ke negara. "Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Lebih lanjut, Asep menyatakan bahwa lahan-lahan milik negara tersebut tidak dijual dengan harga yang wajar, dan bahkan lebih mahal dari nilai pasar. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi negara yang seharusnya tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut.

Asep juga menjelaskan bahwa jika kawasan hutan digunakan, seharusnya dilakukan konversi dengan lahan lain, sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan pembayaran yang tidak wajar. Ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses pengadaan lahan untuk proyek ambisius ini.

Penyelidikan Lanjutan dan Penggelembungan Anggaran

KPK saat ini juga mengusut dugaan penggelembungan anggaran yang terjadi dalam proses pembebasan lahan untuk proyek Whoosh. Asep menegaskan, "Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu."

Baca juga: Penangkapan Profesor R, Koordinator Pembuatan Bom Molotov dalam Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Dalam penjelasannya, Asep menekankan bahwa seandainya pembayaran dilakukan secara wajar, pihaknya tidak akan melakukan tindakan hukum. Namun, kasus pembayaran yang tidak wajar dan penggelembungan anggaran ini dipandang serius oleh KPK.

Asep menekankan bahwa setiap oknum yang terlibat dalam pengadaan lahan yang merugikan negara harus mengembalikan uang yang diperoleh secara tidak sah. "Kembalikan dong, negara kan rugi," pungkasnya.

Dugaan Penyimpangan Sejak Awal Proyek

Sementara itu, penyelidikan mengenai proyek kereta cepat ini telah dimulai sejak awal tahun 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa investigasi ini dilakukan secara tertutup dan masih dalam tahap pengumpulan informasi.

Budi menyebutkan bahwa masalah penggelembungan biaya proyek menjadi perhatian penting, terutama setelah diungkapkan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menyatakan bahwa biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di negara asal proyek, China.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.

KPK terus mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang relevan terkait dugaan korupsi dalam proyek ini, sehingga dapat membantu mempercepat proses penyelidikan yang sedang berlangsung.