Skandal Dugaan Pemerasan Anggaran di Riau: Gubernur dan Pejabat Terkait Ditangkap KPK

Skandal Dugaan Pemerasan Anggaran di Riau: Gubernur dan Pejabat Terkait Ditangkap KPK

Gubernur Riau Abdul Wahid dilaporkan meminta 'jatah preman' senilai Rp7 miliar dari anggaran tambahan 2025 untuk Dinas PUPR PKPP.

Baca juga: Penangkapan Profesor R, Koordinator Pembuatan Bom Molotov dalam Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Permintaan tersebut terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers untuk mengungkap skandal ini.

Detail Permintaan Jatah Preman

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa anggaran Dinas PUPR PKPP Riau yang awalnya sebesar Rp71,6 miliar mengalami kenaikan menjadi Rp177,4 miliar.

Pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda, dan enam Kepala UPT pada Mei 2025 menjadi titik awal kesepakatan fee 2,5 persen untuk Abdul Wahid.

Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online

Kesepakatan yang Mengarah ke Pemerasan

Setelah pertemuan tersebut, Ferry melaporkan kesepakatan itu kepada M. Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP, yang kemudian meminta fee sebesar 5 persen atau setara dengan Rp7 miliar.

Johanis Tanak menyatakan, 'Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya.'

Penetapan Tersangka oleh KPK

KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, M. Arief Setiawan dan Dani M. Nursalam, atas dugaan pemerasan.

Penetapan tersangka ini terjadi setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Senin, 3 November 2025, yang mengindikasikan tindakan korupsi di jajaran pemerintahan Riau.

Baca juga: Menciptakan Suasana Nyaman di Kamar Kecil