Klarifikasi Kepala BGN Terkait Pengadaan Laptop dan Alat Makan Sebesar Rp4 Triliun

Klarifikasi Kepala BGN Terkait Pengadaan Laptop dan Alat Makan Sebesar Rp4 Triliun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi mengenai isu pengadaan laptop dan alat makan yang dikabarkan mencapai Rp4 triliun.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia untuk Memperkuat Timnas

Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat dan pengadaan yang dilakukan adalah berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Klarifikasi Mengenai Pengadaan Laptop

Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebutkan pengadaan laptop sebanyak 32.000 unit. Ia menegaskan, 'Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.'

Pernyataan ini mengklarifikasi kebingungan di masyarakat terkait skala pengadaan yang diberitakan. Fokus dari pengadaan laptop adalah untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dengan jumlah yang sesuai kebutuhan operasional.

Dadan menyatakan bahwa pengadaan ini berada dalam batasan yang wajar, sehingga tidak menciptakan pemborosan anggaran.

Seluruh proses pengadaan dilakukan secara terukur dan terencana agar efektif dalam mendukung kelancaran operasional BGN.

Detail Pengadaan Alat Makan dan Anggaran

Dadan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengadaan alat makan yang direncanakan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mencatat, 'Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar.'

Baca juga: Adrian Wibowo, Pemain Campuran Pertama dari Indonesia di Major League Soccer

Ia merinci bahwa pagu anggaran untuk alat makan ditetapkan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar. Ini menunjukkan efektivitas pengeluaran anggaran yang telah dilakukan.

Dadan juga menekankan bahwa pengadaan tersebut tetap dalam koridor yang terukur, demi menghindari pemborosan serta selaras dengan kebutuhan operasional SPPG.

Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan anggaran akan memberikan dampak positif pada peningkatan gizi masyarakat.

Terkait Pengadaan Kaos Kaki

Pada bagian penjelasan mengenai kaos kaki, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak berperan langsung dalam pengadaan tersebut. 'Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI', jelasnya.

Ia mendetailkan bahwa kaos kaki merupakan perlengkapan yang disediakan dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diadakan oleh Universitas Pertahanan.