Jumat, 06 MARET 2026 • 10:10 WIB

Prabowo Mempertimbangkan Strategi Diplomasi Di Dewan Perdamaian

Author

Edi Hidayat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tidak mengambil keputusan terburu-buru terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) di tengah ketegangan di Timur Tengah. Menurutnya, masih terdapat peluang untuk memanfaatkan BoP sebagai sarana perundingan perdamaian.

Pernyataan ini muncul setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, yang menimbulkan desakan dari berbagai pihak agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menekankan komitmen Prabowo untuk berupaya menemukan solusi damai sebelum mempertimbangkan langkah tersebut.

Strategi Indonesia dalam Dewan Perdamaian

Nusron Wahid menjelaskan bahwa BoP adalah forum strategis yang unik untuk membahas isu perdamaian. "Jika ada yang mendesak kita keluar dari BoP, lalu di mana kita berunding untuk menciptakan perdamaian?" katanya.

Dengan mempertahankan keanggotaan di BoP, Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menciptakan kondisi damai, tidak hanya bagi negeri sendiri, tetapi juga bagi wilayah konflik di Timur Tengah.

Nusron menambahkan, "Karena itu, Indonesia bersama delapan negara lainnya bersepakat untuk menggunakan forum ini. Ini adalah ikhtiar menuju perdamaian yang penting untuk dicoba."

Respons Terhadap Desakan Masyarakat

Terhadap desakan publik untuk menarik diri dari BoP, Nusron menegaskan bahwa pemerintah tetap mendengarkan suara masyarakat. "Pemerintah tidak anti kritik, kami mencermati keadaan dan akan membuktikan bahwa diplomasi adalah cara terbaik untuk menciptakan perdamaian," ujarnya.

Ia mengingatkan pentingnya melihat hasil nyata dari upaya diplomasi, dan tidak terburu-buru terjebak dalam emosi yang mungkin mengarah pada konflik lebih lanjut.

Menurut Nusron, fokus seharusnya adalah pada pencarian solusi damai melalui dialog, bukan dengan mengandalkan kekerasan.

Latar Belakang Desakan untuk Keluar dari BoP

Desakan untuk menarik diri dari BoP semakin menguat setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini mengakibatkan tewasnya sejumlah tokoh penting Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Sebagian kalangan menyebut BoP tidak efektif dan menganggap kepemimpinan Presiden Donald Trump di lembaga tersebut sebagai "omong kosong" yang tidak mampu mencapai stabilitas global.

Namun, BoP tetap dipandang sebagai alternatif bagi Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya, dengan tujuan menangani konflik, termasuk di Gaza, dengan pendekatan yang lebih ambisius.