Kamis, 05 MARET 2026 • 21:04 WIB

Penyelidikan Dugaan Korupsi dalam Kesepakatan Chip di Malaysia Senilai Rp4,7 Triliun

Author

Fiddy Anggriawan

Lembaga antikorupsi Malaysia sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi dan penipuan dalam kesepakatan teknologi senilai 1,1 miliar ringgit atau sekitar Rp 4,7 triliun.

Kesepakatan ini melibatkan pemerintah Malaysia dan perusahaan desain chip asal Inggris, Arm Holdings, serta menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tata kelola yang buruk.

Proses Penyidikan Oleh KPK Malaysia

Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Azam Baki, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil dua belas individu untuk dimintai keterangan, termasuk seorang mantan menteri dan beberapa pejabat dari kementerian ekonomi.

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mengungkap potensi adanya tindakan korupsi serta pelanggaran dalam tata kelola kesepakatan tersebut, memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil dan profesional.

Kesepakatan Dengan Arm Holdings

Kesepakatan antara pemerintah Malaysia dan Arm Holdings diumumkan pada Maret 2025, di mana pemerintah Malaysia setuju membayar US$250 juta selama periode sepuluh tahun untuk akses terhadap desain chip yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut.

Desain chip tersebut diharapkan akan dimanfaatkan oleh produsen semikonduktor lokal untuk meningkatkan kapasitas teknologi domestik.

Dampak dan Relevansi Kerja Sama Internasional

Dalam konteks yang lebih luas, Indonesia juga sedang mempersiapkan kerja sama dengan Arm Limited melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara), yang berfokus pada pengembangan enam desain chip berbasis intellectual property (IP) nasional.

Kerja sama ini diharapkan mencakup beberapa sektor strategis seperti otomotif, Internet of Things (IoT), dan teknologi terkait lainnya, guna mendukung perkembangan industri teknologi di Indonesia.