Jumat, 27 FEBRUARI 2026 • 18:24 WIB

Golkar: Anggaran Program Makan Bergizi Disepakati Semua Fraksi DPR

Author

Fiddy Anggriawan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menjelaskan bahwa anggaran Rp 223,5 triliun untuk Program Makan Bergizi (MBG) telah disepakati oleh semua fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR.

Dalam pernyataannya, Yahya menegaskan bahwa Fraksi PDIP tidak mengajukan penolakan terhadap penggunaan anggaran tersebut selama proses pembahasan.

Pernyataan Yahya Zaini tentang Anggaran MBG

Yahya Zaini menyatakan, "Terkait dengan anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah." Ia menegaskan bahwa dana tersebut telah disetujui oleh semua fraksi dan menjadi bagian dari Undang-Undang APBN.

Ia juga mencatat, "Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat." Hal ini menunjukkan bahwa keputusan diambil secara konsensus.

Meski Golkar tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG, mereka mendukung penuh inisiatif ini karena memiliki tujuan yang baik. "Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia," tambahnya.

Dukungan Golkar Terhadap Program MBG

Yahya menjelaskan bahwa berbagai negara telah mengimplementasikan program serupa yang memberikan hasil positif. "Program semacam MBG telah dilaksanakan oleh banyak negara dan terbukti berhasil menciptakan generasi emas," ujarnya.

Ia merujuk kepada Jepang dan Brasil sebagai contoh negara yang berhasil menjalankan program ini. "Jepang telah menjalankan program ini selama 137 tahun," jelasnya, menunjukkan dampak positif yang ditimbulkan dari program tersebut.

Dalam pelaksanaan MBG, Yahya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan masyarakat. "Pola kerja sama dengan yayasan ini merupakan pola yang tepat sehingga bisa mempercepat pelaksanaan MBG," terangnya.

Kritik dan Klarifikasi dari PDIP

PDIP memberikan sorotan terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG serta meminta klarifikasi mengenai alokasi dan sumber pendanaannya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menekankan, "Anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan."

Menurutnya, terdapat kejelasan bahwa penggunaan anggaran untuk program ini tidak mengganggu alokasi pendidikan. "Di dalam lampiran APBN, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun," tegasnya.

Adian Napitupulu dari Fraksi PDIP juga menyatakan pentingnya pemahaman mengenai dasar hukum pendanaan. "Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan," ujarnya.