Klarifikasi Seskab Terhadap Isu Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Klarifikasi Seskab Terhadap Isu Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi tudingan mengenai sumber anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan anggaran pendidikan dalam APBN 2026.

Baca juga: Manchester United Resmi Rekrut Kiper Senne Lammens dari Royal Antwerp

Dalam pernyataannya, Teddy menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar, dan masalah sekolah yang rusak bukanlah tanggung jawab dari program MBG.

Pernyataan Teddy Indra Wijaya di Istana Kepresidenan

Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 27 Februari 2026, Teddy menyampaikan, 'Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan.'

Ia mengklarifikasi bahwa narasi tersebut merupakan kesalahpahaman yang perlu diluruskan dan menyatakan bahwa permasalahan sekolah terbengkalai telah menjadi isu lama yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, di mana 'SMA merupakan kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP merupakan kewenangan bupati dan wali kota.'

Pencapaian Renovasi Sekolah di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Teddy menekankan pentingnya renovasi sekolah yang telah dilakukan di bawah pemerintahan Prabowo dengan menyebutkan, 'Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi.'

Ia menambahkan bahwa total anggaran untuk renovasi sekolah tersebut mencapai Rp17 triliun dan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan tetap terjaga.

Baca juga: Google Menanggapi Isu Keamanan Phishing pada Layanan Gmail

Program Pendidikan yang Dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo

Teddy juga menyoroti bahwa selama kepemimpinan Prabowo, tidak ada program strategis pendidikan yang dihentikan, dengan menyatakan, 'Biasanya ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan.'

Ia menambahkan lagi bahwa inisiatif Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu mengakses pendidikan, mengatakan, 'Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat.'

Tanggapan Terhadap Isu Insentif untuk Guru

Menanggapi isu tentang perhatian pemerintah terhadap guru, Teddy mengklaim bahwa ada banyak kebijakan yang mendukung, menjelaskan, 'Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan.'

Ia menambahkan bahwa insentif bagi guru telah ada sejak tahun 2005 dan mengalami peningkatan menjadi Rp400 ribu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Pernyataan PDIP Terkait Anggaran MBG

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayanti mempertahankan tuduhan bahwa program MBG menggunakan anggaran pendidikan, mengungkapkan, 'Program MBG mengambil alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun.'

Ia menegaskan bahwa alokasi tersebut telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, yang nyatakan bahwa 'Rp769 triliun anggaran pendidikan di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp223,5 triliun.'