Selasa, 24 FEBRUARI 2026 • 11:54 WIB

Klarifikasi Gubernur Kaltim Soal Kontroversi Anggaran Pengadaan Mobil Dinas

Author

Fiddy Anggriawan

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan penjelasan mendalam terkait anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi efektivitas kerja dan reputasi daerah di tingkat nasional dan internasional.

Pernyataan ini muncul setelah Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang, memperhatikan kebutuhan operasional serta karakteristik geografis wilayah Kalimantan Timur.

Rincian Pengadaan Mobil Dinas

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa kendaraan yang akan diadakan adalah jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Ia menggarisbawahi pentingnya kendaraan tersebut dalam melewati medan berat dan ekstrem di Kalimantan Timur.

Menurutnya, kendaraan operasional ini diperlukan agar Gubernur dapat meninjau dan menyelesaikan permasalahan daerah secara langsung. "Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok," ujar Sri.

Dia juga menambahkan, "Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan."

Penjelasan Gubernur Mengenai Kebutuhan Mobil Dinas

Rudy Mas'ud mengklarifikasi bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima mobil dinas dari pemerintah provinsi. Ia menekankan, "Berkenaan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya."

Gubernur menekankan bahwa mobil yang saat ini digunakan adalah mobil pribadi, serta menambahkan bahwa pengadaan mobil bertujuan untuk menjaga marwah daerah. "Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, "Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya? Kita jaga marwahnya Kaltim."

Proses Pengadaan dan Anggaran APBD

Berdasarkan informasi dari situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah menggunakan APBD 2026. Rencana ini mencakup pembelian satu unit jip 4x4 dengan kapasitas mesin 3.346 cc solar.

Pengadaan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada Mei 2026 dengan metode e-purchasing. Pagu anggaran yang disetujui untuk pengadaan ini kurang lebih sebesar Rp 2,9 miliar.

Rudy Mas'ud menegaskan pentingnya kualitas kendaraan, "Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri."