Minggu, 22 FEBRUARI 2026 • 15:05 WIB

Freeport Raih Perpanjangan IUPK hingga 2041: Klarifikasi Menteri ESDM

Author

Fiddy Anggriawan

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah resmi mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga tahun 2041.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi selama dua tahun yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan.

Kesepakatan dan Proyeksi Produksi

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa puncak produksi PTFI diperkirakan terjadi pada tahun 2035. Kapasitas produksi tahunan PTFI sebelum terjadinya longsor mencapai 3,2 juta ton bijih konsentrat tembaga, menghasilkan sekitar 900.000 ton tembaga dan 50-60 ton emas.

Bahlil menjelaskan bahwa produksi ini adalah hasil dari eksplorasi yang dilaksanakan antara 2002 dan 2003, di mana eksplorasi bawah tanah umumnya memakan waktu sekitar sepuluh tahun. Faktor penentuan dari produktivitas ini sangat penting untuk kelangsungan operasi PTFI ke depan.

Kepemilikan Saham dan Rencana Divestasi

Sebagai bagian dari perpanjangan IUPK, kepemilikan saham pemerintah di PTFI akan meningkat menjadi 12%. Saat ini, pemerintah memiliki 51% saham PTFI, sehingga pada tahun 2041, porsi kepemilikan saham pemerintah diproyeksikan menjadi 63%.

Bahlil menekankan bahwa penambahan saham tersebut tidak akan melibatkan biaya tambahan untuk pengambilalihan, meskipun biaya eksplorasi tetap menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Bahlil menjelaskan bahwa tujuan perpanjangan izin ini adalah untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, serta meningkatkan royalti dan pendapatan daerah. Ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan keuntungan bagi masyarakat lokal.

Usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait kesepakatan ini, akan dilakukan pembahasan teknis yang harus dipenuhi oleh pihak Freeport. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk memastikan kepentingan nasional terjaga, dengan memperhatikan potensi pendapatan negara yang lebih tinggi dari sebelumnya.