Kamis, 19 FEBRUARI 2026 • 13:37 WIB

Pertemuan Dewan Perdamaian Internasional Digelar di Washington untuk Dukung Gaza

Author

Fiddy Anggriawan

Pertemuan Board of Peace yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Washington akan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Acara ini bertujuan untuk menggalang dukungan internasional dalam upaya rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Lebih dari 20 negara dipastikan akan berpartisipasi, dengan komitmen bersama untuk mengumpulkan dana mencapai lebih dari 5 miliar dolar AS untuk mendukung pemulihan wilayah yang terkena dampak konflik.

Komitmen Internasional untuk Gaza

Dalam konferensi pers, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa negara-negara yang terlibat berkomitmen untuk mengerahkan ribuan personel dalam misi stabilisasi internasional di Gaza. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemerintah Trump untuk membangun kembali daerah yang terpengaruh oleh konflik.

“Presiden memiliki rencana dan visi yang sangat berani untuk membangun kembali Gaza, yang kini berjalan dengan baik melalui Board of Peace,” ujar Leavitt, mengutip AsiaOne. Komitmen ini menegaskan upaya serius pemerintah AS dalam mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pembentukan dan Dukungan Board of Peace

Board of Peace dibentuk setelah Presiden Trump menandatangani dokumen pendiriannya di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan badan ini didukung oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks rencana perdamaian di Gaza.

Negara-negara dari Timur Tengah, termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, serta negara berkembang seperti Indonesia, secara resmi bergabung dalam inisiatif ini. Namun, sejumlah negara Barat dan sekutu tradisional AS menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati terhadap keterlibatan mereka.

Kritik dan Kontroversi

Keterlibatan Vatikan dalam inisiatif ini menjadi sorotan publik, di mana mereka memilih untuk tidak ikut berpartisipasi setelah Kardinal Pietro Parolin menegaskan bahwa penanganan krisis Gaza seharusnya dikoordinasikan oleh PBB. Keputusan ini menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan peran Board of Peace dalam kerangka organisasi internasional.

Pada fase awal, Board of Peace direncanakan untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza menyusul gencatan senjata pada Oktober lalu. Pernyataan dari Trump mengenai kemungkinan perluasan peran badan ini untuk menangani konflik global menimbulkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih dengan kemampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.