Rabu, 18 FEBRUARI 2026 • 11:05 WIB

Mewaspadai Penipuan Digital Berkedok Pajak: Modus Operandi dan Tindakan Preventif

Author

Fiddy Anggriawan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pegawainya. Modus penipuan ini banyak menggunakan komunikasi digital yang tampak resmi dan meyakinkan.

Inge Diana Rismawati, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menguraikan berbagai teknik yang diterapkan oleh pelaku untuk menipu korban melalui permintaan konfirmasi data perpajakan.

Modus Penipuan di Era Digital

Penipuan dengan modus pajak sering terjadi melalui media komunikasi seperti WhatsApp. Pelaku meminta korban untuk mengunduh file dalam format .apk dengan menggunakan bahasa yang persuasif.

Selain itu, penipu juga mengirimkan tautan palsu yang menyerupai aplikasi M-Pajak asli. Tindakan ini bertujuan agar korban tanpa berpikir panjang mengunduh aplikasi yang dapat mencuri data pribadi mereka.

Pelaku penipuan sering kali mengaku sedang melakukan pelunasan tagihan pajak atau pengembalian kelebihan pajak, menciptakan rasa urgensi pada korban untuk segera bertindak.

Tindakan Pencegahan yang Harus Diketahui

DJP mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi setiap permintaan mencurigakan melalui saluran resmi. Hal ini penting untuk mencegah kerugian finansial dan pelanggaran data pribadi.

Masyarakat dianjurkan untuk tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi uang sebelum memastikan keabsahan informasi. Kunjungi laman resmi DJP dan akun media sosial resmi untuk informasi lebih lanjut.

Jika merasa menjadi korban penipuan, masyarakat perlu segera melaporkannya kepada pihak berwenang. DJP menyediakan saluran pengaduan melalui email [email protected].

Kerja Sama Penegakan Hukum dan Edukasi Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat untuk melaporkan nomor telepon penipu melalui platform yang disediakan. Tindakan kolektif ini penting untuk memberantas praktik penipuan online di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap penipuan digital memerlukan peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan. Ini bertujuan agar tidak ada lagi korban di masa depan.

DJP dan Kemenkominfo secara aktif berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali penipuan dan menjaga keamanan informasi perpajakan.