Jumat, 13 FEBRUARI 2026 • 18:51 WIB

Prabowo Soroti Masalah Penyaluran Dana Desa dalam Acara Ekonomi Nasional

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kendala serius dalam penyaluran Dana Desa yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir, yang dinilai tidak mencapai masyarakat dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Indonesia Economic Outlook 2026 yang dilaksanakan di Wisma Danantara, Jakarta, menyoroti dampak yang dirasakan oleh warga desa.

Kondisi Penyaluran Dana Desa

Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan, 'Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat.' Pernyataan ini menggambarkan kekhawatiran terhadap distribusi dana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Prabowo juga menyoroti sejumlah kepala desa yang menghadapi masalah hukum akibat pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai. Ia menegaskan, 'Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut.'

Proyek Koperasi Merah Putih

Di sisi lain, Prabowo memberikan informasi mengenai Koperasi Merah Putih (KMP), yang direncanakan akan berkembang dalam dua bulan mendatang. Ia menyatakan, 'Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita.'

Menurut Prabowo, saat ini sudah terbangun sekitar 30 ribu koperasi dengan sejumlah fasilitas pendukung. Ia menambahkan, 'Setiap koperasi dipastikan akan memiliki gudang, kulkas penyimpanan (cold storage), dan gerai-gerai.'

Fasilitas dan Kebijakan yang Diperkenalkan

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan berbagai fasilitas yang akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih. Ia menyatakan, 'Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro-financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir.'

Ia menambahkan, KMP akan memberikan subsidi serta bunga yang rendah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas ini. 'Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,' katanya.