Kamis, 12 FEBRUARI 2026 • 11:18 WIB

Kemenkes Tegaskan Hak Pasien JKN Meski Nonaktif Sementara

Author

Edi Hidayat

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mengeluarkan kebijakan melarang rumah sakit menolak pelayanan kepada pasien dengan status Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif sementara.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan pelayanan medis bagi seluruh pasien, termasuk yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Prioritas Keselamatan Pasien

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menekankan pentingnya keselamatan pasien dalam setiap pelayanan kesehatan.

"Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien," ungkapnya.

Larangan penolakan berlaku maksimal selama tiga bulan setelah kepesertaan di BPJS Kesehatan dinyatakan nonaktif sementara, dan selama kurun waktu tersebut, rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan sesuai standar.

Pelayanan Kegawatdaruratan

Selama masa larangan ini, rumah sakit diwajibkan memprioritaskan pelayanan kegawatdaruratan dan tindakan medis esensial yang dapat menyelamatkan nyawa.

Azhar menegaskan bahwa pelayanan harus diberikan hingga kondisi pasien stabil dan dapat dilanjutkan melalui sistem rujukan.

Penegasan ini bertujuan untuk menjamin setiap pasien mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa tertunda oleh masalah administratif.

Akses Pelayanan Kesehatan untuk Semua

Kemenkes menggarisbawahi bahwa negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta PBI.

Azhar menyampaikan, "Jangan sampai ada pasien yang tertunda penanganannya karena kendala administratif. Keselamatan pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar."

Dengan kebijakan ini, diharapkan kerentanan pasien terhadap masalah administratif dapat diminimalkan sehingga pelayanan kesehatan tetap terjaga tanpa gangguan.