Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Solusi BPJS Kesehatan Tak Harus Menunggu Perpres

Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Solusi BPJS Kesehatan Tak Harus Menunggu Perpres

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyelesaian masalah BPJS Kesehatan tidak perlu menunggu terbitnya Peraturan Presiden.

Baca juga: Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Menuai Kritik

Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi dengan DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Koordinasi dengan DPR RI

Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2026, Prasetyo mengungkapkan hasil pembahasan masalah BPJS Kesehatan dihadapan anggota DPR RI.

Ia menyatakan, "Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu juga formal menunggu Perpres, ya."

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa banyak isu telah teridentifikasi dan solusi relevan dapat segera diimplementasikan.

Pemerintah berkomitmen untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai masalah terkait BPJS, dengan harapan agar segera bisa ditemukan solusi.

Perbaikan Data dan Pencatatan

Prasetyo menekankan perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan dan data yang ada.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo Karena Kondisi Jakarta

Ia menambahkan, "Nggak harus menunggu pakai Perpres. Kan kebijakan baik di BPJS, maupun di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial."

Kelemahan dalam pencatatan diakui sebagai salah satu akar masalah yang perlu segera diselesaikan.

Dalam langkah perbaikan ini, terdapat data yang tidak sesuai, seperti penerima bantuan iuran yang tercatat dalam kategori yang tidak tepat.

Proses Perbaikan Berkelanjutan

Permasalahan BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Prasetyo menyatakan pentingnya perbaikan sistem secara menyeluruh agar kebijakan bisa berjalan efektif.