Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 16:50 WIB

Kebijakan Pelabelan Gula di Indonesia untuk Perlindungan Konsumen

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Indonesia merancang kebijakan pelabelan untuk produk makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi dampak negatif konsumsi gula terhadap kesehatan.

Pembahasan Kebijakan Pelabelan dalam Rapat Koordinasi

Kebijakan pelabelan kandungan gula dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Rapat tersebut berfokus pada langkah konkret untuk menerapkan Peraturan Pemerintah terbaru tentang Keamanan Pangan.

Salah satu isu utama dalam diskusi adalah meningkatnya konsumsi gula yang berpotensi menyebabkan penyakit. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa 'menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula'.

Pentingnya masalah konsumsi gula di kalangan masyarakat semakin meningkat, terutama ketika statistik menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit tidak menular di kalangan generasi muda. Dengan pelabelan ini, diharapkan konsumen akan mendapatkan informasi yang jelas sebelum membeli produk.

Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan yang lebih informasional dan sehat dalam konsumsi makanan dan minuman.

Pembentukan Satuan Tugas Keamanan Pangan

Di sela rapat, pemerintah juga memutuskan untuk membentuk satuan tugas (satgas) keamanan pangan yang beroperasi di tingkat pusat dan daerah. Satuan tugas ini bertujuan untuk menangani isu-isu keamanan pangan secara cepat dan efektif.

Zulkifli Hasan menjelaskan, satgas ini akan berfokus pada berbagai masalah seperti residu berbahaya dan gangguan keamanan pangan. Ia menyatakan bahwa 'olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan'.

Dengan adanya satuan tugas, pemerintah berharap pengawasan terhadap pangan dapat dilakukan lebih efektif dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat terlindungi dari berbagai risiko yang terkait dengan pangan.

Hal ini diharapkan mampu menekan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan yang berhubungan dengan konsumsi pangan yang tidak aman.

Harmonisasi Aturan oleh BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah melakukan harmonisasi peraturan terkait pelabelan nutrisi yang merupakan bagian dari PP Nomor 1 Tahun 2026. Fokus utamanya adalah pada kandungan gula, garam, dan lemak.

Taruna menjelaskan, pihak BPOM mengacu pada standar internasional dan rekomendasi dari WHO serta FAO dalam penyusunan peraturan ini. Ia menambahkan, 'BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade'.