Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungan kepada keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca juga: Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Tanggapan dan Komitmen Reformasi
Dukungan ini didasarkan pada komitmen Prabowo dalam mengutamakan kemaslahatan umat dan upaya untuk membantu kemerdekaan Palestina.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, menjadi momen penting bagi MUI dalam mendukung keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Dalam pertemuan tersebut, MUI menerima penjelasan rinci dari Prabowo mengenai keanggotaan ini, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi umat dan bangsa.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyatakan, "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan."
Pernyataan ini menegaskan komitmen MUI dalam mendukung upaya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dalam diskusi yang berlangsung, Anwar mengungkapkan bahwa Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara menyeluruh.
Baca juga: Adrian Wibowo, Pemain Campuran Pertama dari Indonesia di Major League Soccer
Dia mengatakan, "Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh."
Janji tersebut mencerminkan tanggung jawab moral Indonesia dalam membantu penderitaan rakyat Palestina, terutama di Gaza.
Anwar juga menekankan pentingnya kerjasama dengan negara-negara Islam lain untuk mencapai tujuan tersebut, dengan menyatakan, "Beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia."
Sebelumnya, MUI sempat meminta pemerintah untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian yang dianggap tidak berpihak pada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis mengingatkan bahwa Board of Peace digagas oleh Presiden Donald Trump, yang melibatkan Perdana Menteri Israel Netanyahu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: