Senin, 02 FEBRUARI 2026 • 16:44 WIB

Keputusan MK Menolak Permohonan Legalisasi Pernikahan Antar Agama

Author

Fiddy Anggriawan

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak menerima permohonan terkait legalisasi pernikahan antara individu dengan agama yang berbeda. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Dalam sidangnya, MK menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Henoch Thomas dan rekan-rekannya tidak dapat diterima. Alasan utama penolakan ini adalah ketidakjelasan dalam permohonan yang diajukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang yang berlangsung pada tanggal 2 Februari 2026 dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo. Dalam sidang tersebut, ia membacakan putusan yang menyatakan bahwa permohonan dari Henoch Thomas, Uswatun Hasanah, dan Syamsul Jahidin tidak dapat diterima.

Suhartoyo menyatakan, 'Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,' yang menyoroti ketidakjelasan dalam gugatan sebagai faktor utama penolakan.

Mahkamah juga menegaskan bahwa para penggugat lebih cenderung menguraikan ketidakpastian hukum yang muncul akibat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang memang mengatur syarat sahnya sebuah pernikahan.

Persoalan Hukum dalam Permohonan

Henoch Thomas dan dua rekan mereka mengajukan gugatan yang menantang Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama.

Para penggugat meminta agar pasal tersebut dihapus atau diubah untuk memberikan pengakuan hukum bagi pernikahan antarumat yang berbeda agama. Mereka menjelaskan bahwa ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan pernikahan bagi pasangan beda agama.

Dari sudut pandang para penggugat, ketidakpastian ini dapat merugikan hak-hak mereka sebagai individu yang ingin melangsungkan pernikahan.

SEMA 2/2023 dan Implikasinya

Lebih jauh, para penggugat mengaitkan penolakan hukum terhadap pernikahan antaragama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Surat ini melarang hakim memberikan izin pencatatan pernikahan bagi individu yang berbeda agama.

Mereka mengklaim bahwa pemahaman yang keliru mengenai pasal tersebut telah menyebabkan pengadilan negeri secara otomatis menolak permohonan pencatatan pernikahan yang seharusnya ditinjau lebih lanjut.

Dalam konteks ini, Suhartoyo menekankan bahwa ketidakjelasan dalam penerapan permohonan menyulitkan MK dalam memahami dan menilai tuntutan yang diajukan oleh pemohon.