Jumat, 30 JANUARI 2026 • 14:23 WIB

Langkah Strategis Presiden Prabowo untuk Memperkuat Pasar Saham Indonesia

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penting guna memperbaiki kondisi pasar saham Indonesia yang tengah mengalami penurunan signifikan. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada 30 Januari 2026.

Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 7.000-an dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius pemerintah. Arahan tersebut termasuk transformasi struktural di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peningkatan tata kelola untuk memulihkan kepercayaan investor.

Transformasi Struktural di Bursa Efek Indonesia

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa instruksi dari presiden mencakup percepatan demutualisasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). 'Demutualisasi bursa ini juga akan membuka investasi, termasuk dari Danantara dan lembaga lainnya,' ujarnya.

Proses demutualisasi yang tertuang dalam Undang-Undang P2SK berpotensi membawa bursa ke arah go public di masa mendatang, diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih sehat dan transparan. Dalam hal ini, perbaikan tata kelola dan transparansi publik menjadi krusial untuk memberikan jaminan kepada para investor.

Peningkatan Free Float Saham

Arahan kedua dari presiden adalah peningkatan free float dari 7,5% menjadi 15%. Rencana ini diharapkan bisa direalisasikan melalui regulasi baru yang diterbitkan oleh OJK dan BI pada bulan Maret, seperti yang dinyatakan oleh Airlangga.

'Dengan kenaikan free float menjadi 15%, Indonesia akan setara dengan negara lain, bahkan lebih tinggi dari Singapura dan Filipina yang masing-masing masih di angka 10%.', tambahnya. Airlangga juga mengingatkan bahwa free float di negara lain seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang mencapai 25%, menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal.

Limit Investasi Dana Pensiun dan Asuransi

Arahan ketiga mencakup kenaikan limit investasi untuk dana pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20%. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi standar yang diberlakukan di negara-negara anggota OECD.

'Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar dapat mempertahankan posisinya di pasar emerging market.', jelas Airlangga. Perubahan ini diharapkan dapat menjadikan pasar modal Indonesia lebih kuat, adil, kompetitif, dan transparan.