Senin, 26 JANUARI 2026 • 11:42 WIB

Evaluasi Kinerja Menteri dan Peluang Reshuffle di Era Prabowo-Gibran

Author

Fiddy Anggriawan

Masalah perombakan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menjadi perbincangan di masyarakat. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa hak prerogatif untuk melakukan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Dalam penjelasannya, Saleh menekankan bahwa evaluasi terhadap para menteri adalah kewenangan mutlak Presiden, tanpa intervensi dari pihak lain.

Hak Prerogatif Presiden

Saleh Partaonan Daulay menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memonitor kinerja para menteri. 'Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan Presiden ini,' ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap menteri dapat berasal dari evaluasi pribadi maupun masukan dari pihak yang dianggap tepat oleh Presiden. Keputusan ini harus didasarkan pada penilaian menyeluruh yang mencakup berbagai aspek.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyadari bahwa keputusan reshuffle tidak selalu mendapat sambutan positif. Publik seringkali memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk dipertahankan atau diganti.

Tantangan Masa Depan

Saleh menekankan kualitas calon pengganti jika reshuffle benar-benar terjadi. Ia menyebutkan sejumlah tantangan yang harus segera dituntaskan, termasuk penyebaran visi Asta Cita dan penanganan bencana alam, khususnya di Sumatra.

Selain tantangan domestik, Saleh juga menggarisbawahi pentingnya isu global. Ia percaya bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk menjadikan Indonesia berperan aktif di tingkat internasional melalui kerja sama yang menguntungkan bagi rakyat.

Penting untuk memperhatikan keputusan resmi dari istana, dan Saleh menekankan perlunya kesabaran publik. 'Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Apapun yang diputuskan, semoga dapat membawa kebaikan bagi semua,' pungkasnya.