Sabtu, 24 JANUARI 2026 • 21:55 WIB

KPK Terus Mendalami Kasus Korupsi Kuota Haji Tahun 2023-2024

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan mendalam terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pembagian kuota haji oleh mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk periode 2023-2024. Bukti yang ditemukan semakin menguatkan indikasi adanya penyimpangan dalam proses tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, memiliki peran signifikan dalam memberikan klarifikasi terkait diskresi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Hal ini menjadi langkah penting bagi KPK dalam menuntaskan penyidikan.

Pemeriksaan Dito Ariotedjo dan Kontribusi Keterangan

KPK melaksanakan pemeriksaan terhadap Dito Ariotedjo pada Jumat, 23 Januari 2026, dalam rangka pengembangan penyidikan terhadap kasus ini. Keterangan resmi dari Budi Prasetyo menyebutkan bahwa Dito memberikan informasi pertinent mengenai latar belakang penambahan kuota haji.

Dito, yang pernah didampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resmi ke Arab Saudi, menjelaskan bahwa diskresi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama berpeluang menyimpang dari kesepakatan awal. 'Ini menguatkan bahwa diskresi pembagian kuota yang dilakukan oleh Kemenag melenceng dari semangat awal dalam pembahasan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi,' ungkap Budi.

Sebagai mantan pejabat yang terlibat langsung dalam negosiasi kuota tersebut, Dito dipandang mampu memperjelas banyak aspek dalam dugaan penyimpangan ini. Informasi yang diberikan berkontribusi pada posisi KPK yang semakin kuat dalam penyidikan.

Status Tersangka dan Kerugian Negara

KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus pembagian kuota haji yang dipermasalahkan ini. Selain itu, Fuad Hasan Masyhur, pemilik travel Maktour dan mertua Dito, juga dikenakan larangan bepergian ke luar negeri.

Perkiraan awal KPK menunjukkan bahwa dugaan korupsi berkaitan dengan kuota haji ini dapat menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Hal ini mencerminkan betapa besar dampak finansial yang timbul akibat praktik korupsi dalam pengelolaan sektor pelayanan haji.

KPK melakukan berbagai langkah investigasi, termasuk penggeledahan di lokasi-lokasi penting seperti kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, serta beberapa kantor agen perjalanan haji dan umrah di seluruh tanah air.

Langkah-Langkah KPK ke Depan

KPK berniat untuk melanjutkan penyidikan dengan memanggil sejumlah saksi yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang lebih konkret mengenai dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji.

Budi Prasetyo menegaskan komitmen KPK untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan menyeluruh. 'Kami akan terus berupaya mengungkap fakta-fakta yang ada dan mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan,' jelasnya.

KPK juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan informasi seputar potensi dugaan korupsi di sektor publik, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan korupsi.