Jumat, 23 JANUARI 2026 • 20:29 WIB

Kemlu RI Tekankan Kontribusi Sukarela untuk Board of Peace

Author

Fiddy Anggriawan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa kontribusi sebesar US$1 miliar, atau sekitar Rp17 triliun, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bersifat sukarela.

Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa negara undangan masih dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian meskipun tidak melakukan pembayaran iuran.

Kontribusi Sukarela dan Makna Dewan Perdamaian

Vahd Nabyl menggarisbawahi bahwa kontribusi untuk Dewan Perdamaian, yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak bersifat wajib.

"Pada dasarnya kontribusi anggaran untuk BoP bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota BoP," ujarnya.

Lebih lanjut, Nabyl menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian dilihat sebagai mekanisme sementara yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Indonesia memandang BoP bukan tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme sementara yang di-endorse PBB melalui resolusi DK PBB 2803," tambahnya.

Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian

Indonesia secara resmi terlibat dalam Dewan Perdamaian setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani komitmen pada pertemuan yang berlangsung di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Prabowo menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza.

"Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat di Gaza sudah berkurang, sangat berkurang," kata Prabowo dalam pernyataan setelah penandatanganan.

Dampak dan Tujuan Dewan Perdamaian

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian adalah upaya strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

"Partisipasi Indonesia di Board of Peace ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina," jelasnya.

Dewan ini bertugas untuk mendukung administrasi dan memulihkan ekonomi Gaza sesuai dengan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump.