Pramono Anung Menanggapi Kritik terhadap Strategi Penanganan Banjir Jakarta

Pramono Anung Menanggapi Kritik terhadap Strategi Penanganan Banjir Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penjelasan terkait kritik mengenai efektivitas penanganan banjir di Jakarta, yang dinilai kurang memadai dan lebih mengandalkan modifikasi cuaca.

Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online

Kritik tersebut mencuat setelah Walhi Jakarta mengungkap bahwa banjir disebabkan oleh masalah tata ruang yang tidak teratasi dengan baik, bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi.

Kritik Terhadap Penanganan Banjir

Kritik mengenai penanganan banjir Jakarta semakin meningkat di tengah dampak hujan ekstrem yang baru-baru ini menyebabkan ratusan rumah dan ruas jalan tergenang air.

Walhi Jakarta menyoroti bahwa penyebab mendasar dari bencana banjir ini lebih kompleks, melibatkan isu tata ruang yang buruk dan perencanaan yang tidak memadai di daerah tersebut.

Menanggapi hal ini, Pramono Anung menjelaskan bahwa penggunaan modifikasi cuaca merupakan langkah sementara yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi situasi darurat, yang tidak bisa dihindari.

"Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat," ujarnya.

Baca juga: Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Ditangkap: Tuduhan Provokasi dan Tindakan Anarkis

Rencana Normalisasi Sungai

Sebagai bentuk respons terhadap kritik, Pramono Anung juga menguraikan rencana normalisasi sungai di Jakarta, yang mencakup proyek pada Kali Ciliwung, Krukut, dan Kali Cakung Lama.

Ia menegaskan bahwa proyek normalisasi ini adalah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan memerlukan investasi yang signifikan.

"Termasuk untuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama itu belum pernah dilakukan dan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi," tambahnya.

Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa kebijakan normalisasi ini mungkin tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, mengingat perluasan area yang terlibat dapat memaksa relokasi warga.

Tantangan dan Respons Masyarakat

Pramono Anung juga mencatat tantangan yang mungkin terjadi dalam implementasi penanganan banjir, termasuk kemungkinan penolakan dari masyarakat terhadap keputusan yang melibatkan relokasi.

"Saya akan lakukan dan ini pasti nggak populer karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun dan sebagainya dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau suka tidak suka pasti ada singgungannya," ungkapnya.