Pencalonan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia Disoroti, Purbaya Tegaskan Independensi Tetap Terjaga

Pencalonan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia Disoroti, Purbaya Tegaskan Independensi Tetap Terjaga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan kritik terkait pencalonan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan bahwa kritik tersebut muncul dari rasa iri di kalangan ekonom yang merasa lebih layak diangkat.

Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual Berbasis Kecerdasan Buatan

Purbaya menekankan bahwa kedekatan politik Thomas Djiwandono tidak akan mempengaruhi independensi BI, dan keputusan di bank sentral akan tetap diambil secara kolektif.

Kritik terhadap Pencalonan Thomas Djiwandono

Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI memicu kontroversi, terutama terkait independensi bank sentral. Banyak yang khawatir bahwa kedekatannya dengan dunia politik, sebagai bendahara umum Partai Gerindra dan hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto, dapat mempengaruhi keputusan BI.

Ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menanggapi, "Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran pasca reformasi 98." Menurutnya, posisi ini seharusnya diisi oleh pejabat karir dengan pengalaman di BI.

Bhima juga menyatakan bahwa kehadiran Thomas akan mendorong intervensi fiskal dalam kebijakan moneter. Ia menjelaskan, "Masuknya Thomas Djiwandono ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter."

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Cabut Instruksi Kerja dari Rumah untuk ASN

Jaminan Independensi dari Purbaya

Menjawab kritik tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menggarisbawahi bahwa Thomas Djiwandono diharapkan akan mundur dari jabatannya di Partai Gerindra setelah resmi bertugas di BI. Ia menyatakan, "Dia tidak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang."

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa keputusan di BI tidak hanya bergantung pada satu individu. Ia menyampaikan, "Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya."

Purbaya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BI. "Kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK," tambahnya.

Pentingnya Kolektivitas di BI

Kolektivitas di dalam BI diakui sebagai faktor kunci dalam menjaga independensi lembaga tersebut. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa keterlibatan politik dalam BI dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas moneter.

Wijayanto menekankan bahwa jika Thomas Djiwandono diangkat, penting untuk memisahkan afiliasi politiknya dari keputusan BI, agar kepercayaan investor tetap terjaga. "BI tetap independen bila dewan gubernur bekerja kolektif," jelasnya.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengungkapkan kondisi pencalonan Thomas tidak merugikan independensi BI asalkan dia mendukung praktik transparansi dan menjaga jarak dari agenda fiskal jangka pendek.

Baca juga: Lima Kota Terbaik di Indonesia untuk Liburan Sendirian