Senin, 19 JANUARI 2026 • 18:08 WIB

Sinyal Pembukaan Seleksi CPNS 2026 dari Kementerian PANRB

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengisyaratkan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026 akan segera diumumkan. Hal ini menjadi harapan bagi banyak pencari kerja di tengah kekosongan lowongan CPNS pada tahun 2025.

Rini menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan perhitungan kebutuhan pegawai di kementerian dan lembaga berdasarkan pengajuan dari masing-masing instansi. "Kita hitung dulu, nanti kementerian/lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pekerjaannya," jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Perhitungan Kebutuhan CPNS

Menteri Rini menekankan pentingnya penghitungan kebutuhan pegawai pemerintah berdasarkan pengajuan yang diterima dari kementerian dan lembaga. Proses ini akan menentukan jumlah kebutuhan pegawai yang harus disiapkan.

Ia juga menyatakan bahwa kementerian/lembaga diharapkan dapat menyiapkan diri dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pegawai tersebut. "Kita lihat dulu, belum ada arahan dari bapak presiden," tuturnya, menegaskan bahwa keputusan akhir bergantung pada Presiden.

Fokus pada Fresh Graduate

Dalam pernyataannya, Rini menyampaikan komitmennya untuk memberikan kesempatan kepada lulusan baru atau fresh graduate untuk bergabung pada seleksi CPNS mendatang. "CPNS, tentunya saya concern ya terhadap teman-teman dari fresh graduate," ujarnya.

Pihaknya berencana memastikan bahwa seleksi yang diadakan memberikan ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat regenerasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Regenerasi ASN dan Penyelesaian Seleksi Sebelumnya

Rini juga menyatakan bahwa kementerian kini fokus pada penyelesaian seleksi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia mencatat bahwa ada banyak ASN yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari instansi terkait.

"Kan kemarin targetnya tanggal Oktober, dan itu banyak pemerintah yang belum menetapkan SK-nya," katanya, merujuk pada tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan proses administrasi tersebut.