Senin, 19 JANUARI 2026 • 14:29 WIB

Analisis Mendalam Penggunaan Sistem E-Voting dalam Pemilu di Indonesia

Author

Fiddy Anggriawan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan perlunya kajian mendalam terkait usulan sistem pemungutan suara digital atau e-voting untuk Pemilihan Umum di Indonesia.

Dasco menyatakan bahwa teknologi dalam pemilu memiliki potensi efisiensi, namun aspek keamanan dan keakuratannya mesti menjadi perhatian utama.

Signifikansi Kajian Mendalam tentang E-Voting

Dasco menyebutkan bahwa setiap usulan untuk memperbaiki sistem pemilihan umum harus disertai dengan kajian yang komprehensif. "Nah, ini yang perlu kemudian kita pelajari benar bagaimana kemudian kalau e-voting itu dilakukan di Indonesia," ujarnya, menekankan bahwa langkah tersebut tidak bisa diambil sembarangan.

Ia menambahkan bahwa penting untuk mempelajari pengalaman negara lain yang telah menerapkan e-voting, meskipun ada catatan mengenai manipulasi hasil akibat kreativitas partai politik di negara tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam mengevaluasi penerapan sistem ini di tanah air.

Tantangan Implementasi E-Voting

Dasco menekankan bahwa isu pengamanan teknologi adalah fokus utama yang harus dibahas. Ia menyatakan, "Hal pengamanan dari teknologinya e-voting itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji," menegaskan pentingnya menjaga integritas pemilu.

Tantangan dalam implementasi e-voting tidak hanya sebatas teknologi, tetapi juga pada penerimaan masyarakat dan potensi masalah lain yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. Pengawasan yang ketat serta edukasi bagi pemilih menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Respons Partai Politik Terhadap E-Voting

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki pandangan yang berbeda terkait e-voting. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, sambil mendukung penerapan e-voting untuk menciptakan pemilihan yang lebih efisien.

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyatakan, "Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting," menunjukkan adanya pro dan kontra di antara partai-partai politik mengenai sistem ini.

Di sisi lain, ada pandangan bahwa penerapan e-voting bisa mencegah praktik pelanggaran pemilu seperti money politics, tetapi sikap skeptis terhadap keandalan sistem ini juga tetap ada di kalangan beberapa partai.