Pelantikan Tenaga Ahli DPN: Penegasan Prinsip Meritokrasi dalam Kebijakan Pertahanan

Pelantikan Tenaga Ahli DPN: Penegasan Prinsip Meritokrasi dalam Kebijakan Pertahanan

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah melantik Sabrang Mowo Damar Panuluh, dikenal sebagai Noe Letto, dan Frank Alexander Hutapea sebagai tenaga ahli di Dewan Pertahanan Nasional. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan tanpa melibatkan latar belakang keluarga.

Baca juga: Kunto Aji Soroti Perdebatan Selebritas di DPR dan Tantangan Akuntabilitas

Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menekankan bahwa pengisian jabatan ini bertujuan memberikan kontribusi berkualitas melalui perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis. Keduanya diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang relevan untuk mendukung tugas DPN.

Menegaskan Landasan Meritokrasi

Pelantikan Noe Letto dan Frank Alexander Hutapea merupakan langkah strategis dalam menegaskan prinsip meritokrasi yang menjadi landasan dalam pengisian jabatan di DPN. Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor non-institusional.

Keduanya diharapkan mampu memberikan masukan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman yang berbeda. 'Keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara,' tegas Rico.

Baca juga: Kunto Aji Ungkap Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Sosial

Tugas dan Kontribusi Tenaga Ahli

Setelah dilantik, Noe Letto dan Frank Alexander Hutapea memiliki tugas untuk memberikan input dan rekomendasi bagi DPN sesuai dengan keahlian mereka. Noe Letto akan fokus pada pemikiran strategis yang melibatkan perspektif sosial dan kebudayaan.

Keduanya akan berperan aktif dalam merumuskan kajian dan rekomendasi yang berorientasi terhadap perubahan dinamika strategis, baik domestik maupun internasional. 'Tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional,' ungkap Rico.

Peran Dewan Pertahanan Nasional

Dewan Pertahanan Nasional adalah lembaga nonstruktural yang berfungsi memberikan kebijakan strategis di bidang pertahanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, DPN bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

DPN juga mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyusun kebijakan terpadu. Dengan demikian, DPN berupaya menjadi 'think tank' yang berperan penting dalam merumuskan arah kebijakan pertahanan nasional yang relevan.

Baca juga: Google Menanggapi Isu Keamanan Phishing pada Layanan Gmail