Kamis, 15 JANUARI 2026 • 13:10 WIB

Rencana Gencatan Senjata Gaza Memasuki Tahap Baru

Author

Fiddy Anggriawan

Utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan tahap kedua dari gencatan senjata Gaza pada Rabu lalu. Tahap ini akan memfokuskan perhatian pada demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi wilayah Gaza secara menyeluruh.

Langkah Menuju Demiliterisasi dan Rekonstruksi

Steve Witkoff, utusan khusus AS, menjelaskan, 'Fase Kedua membentuk pemerintahan transisi teknokratis Palestina di Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan memulai demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara penuh, terutama pelucutan senjata semua personel yang tidak sah.'

Pemerintah AS mengharapkan kelompok Hamas untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata tersebut, yang mencakup pemulangan sandera yang tersisa.

Witkoff juga menegaskan, 'Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius.'

Dukungan Kelompok Palestina untuk Pemerintahan Transisi

Banyak kelompok Palestina telah menyatakan dukungan terhadap pembentukan badan pemerintahan transisi untuk Gaza. Mereka berharap langkah ini dapat segera dilaksanakan agar stabilitas dan keteraturan dapat terwujud di wilayah tersebut.

Dukungan ini terungkap setelah sebuah pertemuan di Kairo, yang membahas langkah-langkah segera untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintahan di Gaza.

Menurut laporan dari Al-Qahera News, kelompok-kelompok tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif agar badan transisi mampu mengelola layanan publik dengan efektif.

Kondisi di Gaza Pasca Gencatan Senjata

Masyarakat Palestina mengklaim bahwa Israel sering kali melanggar gencatan senjata, yang sudah memicu lebih dari 71.000 kematian sejak awal konflik berkepanjangan.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hampir 450 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 lainnya menderita luka akibat serangan yang terjadi setelah pernyataan gencatan senjata.

Israel juga menolak untuk membuka penyeberangan Gaza, bahkan setelah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.