Jumat, 09 JANUARI 2026 • 16:35 WIB

Kedudukan Polri di Bawah Presiden Ditegaskan oleh Panja DPR

Author

Fiddy Anggriawan

Panitia Kerja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan di Komisi III DPR menegaskan posisi Polri yang tetap berada di bawah Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat yang melibatkan sejumlah pakar untuk membahas kedudukan Polri serta kewenangan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Penegasan Posisi Polri

Dalam rapat yang berlangsung pada Kamis, 8 Januari 2026, Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menegaskan kembali bahwa posisi Polri tetap berada di bawah Presiden. Rano menyatakan, 'Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan RI, dan Peradilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden.'

Kewenangan DPR dan Penempatan Kapolri

Rapat tersebut juga membahas secara mendalam mengenai kewenangan DPR dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Rano mengutip Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menjelaskan dasar kewenangan DPR dalam hal tersebut.

Penjelasan mengenai kewenangan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses reformasi kepolisian berjalan sesuai dengan amanat legislatif. Hal ini juga menunjukkan partisipasi DPR dalam pengawasan terhadap lembaga kepolisian.

Pandangan Hukum Mengenai Polri dan Jabatan Sipil

Pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, turut memberikan pandangan tentang kedudukan Polri dalam konteks hukum. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah mendudukkan Polri sebagai bagian dari aparatur negara.

Dia menegaskan, 'Jadi kalau hari ini ada eselon satu, bintang tiga, ditandatangani SK-nya oleh Presiden, itu bagian dari chief executive.' Penjelasan ini mempertegas bahwa Polri beroperasi dalam kerangka pemerintahan yang lebih luas.