Golkar Mengusulkan Mekanisme Pilkada Tidak Langsung: Menjaga Partisipasi Publik dari Bayangan Masa Lalu

Golkar Mengusulkan Mekanisme Pilkada Tidak Langsung: Menjaga Partisipasi Publik dari Bayangan Masa Lalu

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menjelaskan wacana pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ke arah sistem tidak langsung melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa penolakan publik sebagian besar bermula dari kekhawatiran akan kembalinya model pilkada di era Orde Baru.

Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online

Sarmuji menambahkan bahwa partai berkomitmen untuk memastikan partisipasi publik tetap menjadi fokus utama dalam setiap perubahan yang diajukan. Ia menegaskan bahwa penerapan mekanisme melalui DPRD tidak akan mengulangi praktik merugikan yang pernah terjadi di masa lalu.

Respon terhadap Penolakan Publik

M. Sarmuji menyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat berkaitan dengan kenangan akan partisipasi publik yang rendah pada masa Orde Baru, ketika pemilihan kepala daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung. "Publik mungkin menyangka pilkada yang lagi didesain ini apakah nanti seperti pilkada zaman Orde Baru, yang partisipasi publiknya hampir nihil," ujar Sarmuji saat konferensi di DPP Golkar, Jakarta Barat.

Ia mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam pengalaman negatif dari masa lalu. Sarmuji meyakini bahwa mekanisme yang diusulkan kali ini akan mendorong perubahan positif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Baca juga: Penangkapan Direktur Lokataru: Dugaan Penghasutan Massal yang Memicu Kontroversi

Menjaga Partisipasi Publik

Sarmuji menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahap proses pemilihan meskipun dilakukan melalui DPRD. "Kami akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung," katanya.

Golkar berencana untuk mengimplementasikan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, seperti kampanye terbuka dan debat calon. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap merasakan dampak dan memiliki suara dalam pemilihan kepala daerah.

Sikap Golkar Terkait Wacana Pilkada

Sarmuji menegaskan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap model pilkada melalui DPRD bersifat bersyarat. "Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal," ujarnya.

Dengan menekankan transparansi dan keterlibatan masyarakat, Golkar berharap perubahan ini dapat diterima oleh publik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi.

Baca juga: Menciptakan Suasana Nyaman di Kamar Kecil