Rabu, 07 JANUARI 2026 • 11:25 WIB

Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Sumatera dan Aceh

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Selasa, 6 Januari 2026.

Struktur dan Tugas Satuan Tugas

Dalam keterangan pers, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, ditunjuk sebagai pemimpin Satuan Tugas, dengan Richard Tampubolon sebagai wakil ketua.

Dewan pengarah untuk satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, untuk memastikan keberhasilan tugas yang diemban.

Pembentukan satuan tugas ini bertujuan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung dengan cepat dan efektif, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pemulihan

Tito Karnavian menyampaikan bahwa ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk pemulihan infrastruktur pendidikan serta pelayanan publik yang terpengaruh.

Prioritas utama dari satgas ini adalah mengatasi infrastruktur yang belum berjalan sekaligus menangani permasalahan perumahan dan kesehatan masyarakat di daerah terdampak.

Sebagai bagian dari tugas ini, satgas diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan mendesak di wilayah yang terkena bencana.

Dukungan Pemerintah terhadap Satuan Tugas

Presiden Prabowo menyatakan keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Tito, satuan tugas ini akan berfungsi dengan baik dalam menyelesaikan berbagai rintangan yang ada.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi satgas dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam alokasi sumber daya yang diperlukan.

Dengan dukungan ini, diharapkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan lebih cepat, demi kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.