Gubernur Jabar Instruksikan Keterbukaan Anggaran dari Provinsi hingga Desa

Gubernur Jabar Instruksikan Keterbukaan Anggaran dari Provinsi hingga Desa

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi resmi untuk seluruh jajaran pemerintahan mengenai transparansi anggaran. Kebijakan ini mencakup penggunaan anggaran dari provinsi hingga desa, termasuk dana desa.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tetap Melanjutkan Perjalanan ke China

Instruksi tersebut akan dituangkan dalam surat edaran yang wajib dipatuhi oleh bupati, wali kota, serta pejabat daerah lainnya, guna meningkatkan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Transparansi Anggaran yang Wajib Diketahui

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa semua anggaran belanja pemerintah perlu diumumkan secara terbuka melalui berbagai media sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengakses dan mengawasi penggunaan dana dari berbagai sumber.

Dalam pernyataannya, Dedi mengungkapkan, “Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan harus diumumkan secara terbuka melalui media sosial, supaya diketahui publik dan tidak ada lagi ruang gelap dalam pengelolaan keuangan negara.”

Surat edaran ini menekankan kewajiban keterbukaan anggaran di semua level pemerintahan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari transparansi ini.

Baca juga: Kunto Aji Ungkap Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Sosial

Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja

Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya laporan capaian kinerja yang harus disampaikan secara rutin setiap bulan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kinerja pemerintah dan pencapaian yang telah diraih.

“Setiap bulan, capaian kinerja harus disampaikan. Publik harus bisa menilai kinerja pemerintah dan merasakan langsung apa yang dikerjakan,” tuturnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah serta memberikan umpan balik yang konstruktif.

Dasar Prinsip dan Harapan Gubernur

Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa seluruh dana yang dikelola pemerintah bersumber dari pajak rakyat. “Uang yang kita kelola adalah uang rakyat. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam menjalankan pembangunan. Media sosial diharapkan menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Gubernur berharap kebijakan ini dapat memperkuat pengawasan publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Jawa Barat. “Semoga langkah ini menjadi jalan terang menuju Jawa Barat yang istimewa,” pungkasnya.

Baca juga: Perekrutan Kiper Baru oleh Manchester United dan Manchester City Jelang Penutupan Bursa Transfer