Kamis, 01 JANUARI 2026 • 14:45 WIB

Prancis Rencanakan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Prancis sedang mengusulkan langkah penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media sosial, dengan rencana pelarangan akses bagi mereka yang berusia di bawah 15 tahun.

Usulan rancangan undang-undang ini mendapatkan dukungan dari Presiden Emmanuel Macron dan dijadwalkan untuk dibahas di parlemen pada bulan Januari mendatang.

Risiko Penggunaan Layar Digital

Berdasarkan berbagai studi, penggunaan layar digital yang berlebihan pada remaja memiliki sejumlah risiko, termasuk paparan konten yang tidak pantas dan potensi pelecehan siber.

Dampak tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas tidur anak, yang semakin menjadi perhatian di era digital saat ini.

Rancangan undang-undang ini mencakup dua pasal utama, di mana pasal pertama menegaskan bahwa penyedia layanan media sosial tidak boleh mengizinkan anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses platform mereka.

Penguatan Regulasi Perlindungan Anak

Dalam penegasan komitmennya, Presiden Macron menyatakan bahwa perlindungan anak dalam ruang digital adalah prioritas pemerintah, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional.

Walaupun larangan penggunaan telepon seluler di prasekolah dan sekolah menengah telah diterapkan sejak 2018, penegakannya dinilai masih kurang konsisten di lapangan.

Pemerintah kini berupaya meningkatkan efektivitas regulasi dengan menambah larangan akses media sosial bagi anak-anak untuk menjaga keselamatan mereka dari dampak negatif.

Proses Legislatif dan Dukungan Parlemen

Baru-baru ini, Senat Prancis telah memberikan dukungan terhadap inisiatif untuk melindungi remaja dari penggunaan layar yang berlebihan, nasib usulan ini selanjutnya tergantung pada persetujuan Majelis Nasional.

Inisiatif lainnya menetapkan bahwa anak berusia antara 13 dan 16 tahun perlu izin orang tua untuk mendaftar di platform media sosial, mencerminkan komitmen pemerintah dalam perlindungan anak.

Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi langkah signifikan dalam respons pemerintah terhadap isu perlindungan anak di era digital yang kian berkembang.