Rabu, 24 DESEMBER 2025 • 10:23 WIB

Klarifikasi Gus Yahya Terkait Isu Kontroversi dan Pengelolaan PBNU

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memberikan penjelasan menyeluruh atas beragam tuduhan yang mengikutinya baru-baru ini.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dalam keterangannya di Jakarta.

Klarifikasi Mengenai Akademi Kepemimpinan Nasional NU

Gus Yahya menjelaskan bahwa Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) merupakan bagian integral dari sistem kaderisasi untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas di lingkungan kader NU.

Ia menyatakan bahwa proses persiapan akademi melibatkan berbagai pihak dan hasil dari rapat pleno PBNU pada Juli 2024.

Ia telah melakukan konsultasi dengan Rais Aam KH Miftachul Akhyar terkait kurikulum yang digunakan serta kedudukan narasumber pada akademi tersebut.

Gus Yahya juga menegaskan bahwa kehadiran Peter Berkowitz sebagai narasumber hanya berdasarkan keahlian, bukan afiliasi politik, dan menggarisbawahi bahwa materi kuliah tidak menyentuh isu Israel-Palestina.

Tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Terkait tudingan bahwa beliau menggunakan dana sebesar 100 Miliar Rupiah untuk kepentingan pribadi, Gus Yahya menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan transfer yang dilakukan oleh Bendahara Umum PBNU untuk operasional organisasi.

Ia mengungkapkan, "Hasil komunikasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana itu adalah sumbangan dari Saudara Maming untuk operasional PBNU sebesar 20 Miliar Rupiah."

Lebih lanjut, Gus Yahya menekankan bahwa pengelolaan keuangan PBNU dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Klarifikasi Konsesi Tambang dan Keabsahan Jabatan

Gus Yahya juga memberikan penjelasan mengenai konsesi tambang yang menjadi sorotan, di mana ia dituduh ingin mengalihkan pengelolaan kepada investor lain.

Ia menggarisbawahi bahwa, "Tuduhan ini tidak sesuai dengan kenyataan," menjelaskan bahwa PBNU telah memiliki kontrak resmi dengan investor yang diizinkan pemerintah.