Partai Demokrat Tanggapi Usulan Pilkada Melalui DPRD dengan Serius

Partai Demokrat Tanggapi Usulan Pilkada Melalui DPRD dengan Serius

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, memberikan tanggapan terhadap usulan Partai Golkar yang menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk mendiskusikan isu yang penting bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Pemecatan Anggota Polri Setelah Kematian Pengemudi Ojek Online

Benny menekankan bahwa pilkada langsung, berdasarkan konstitusi, tetap menjadi kebutuhan mendasar dan merupakan wujud dari kehendak rakyat. Ia mencatat bahwa pelaksanaan pilkada langsung selama ini telah berjalan dengan aman dan damai, sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut dari semua pihak.

Respon Partai Demokrat terhadap Usulan Golkar

Benny K Harman mengungkapkan, "Pernyataan Ketum Golkar itu harus dipandang sebagai ajakan kepada semua pihak untuk mendiskusikan masalah ini secara serius." Menurutnya, permasalahan ini perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan kepentingan rakyat terpenuhi.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pilkada langsung merupakan mandat konstitusi yang wajib dipatuhi. Selain itu, ia menegaskan bahwa pilkada langsung mencerminkan kehendak rakyat, dikenal pula sebagai 'volente generalle'.

Baca juga: Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni

Pilkada Langsung: Tantangan dan Peluang

Benny mengakui bahwa meskipun pilkada langsung sudah dilaksanakan dengan aman, terdapat berbagai tantangan, seperti politik uang dan dominasi oligarki. "Tidak dipungkiri dalam pilkada langsung terjadi money politics, transaksional-pragmatis," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa walaupun pilkada langsung tidak menjamin munculnya pemimpin yang berkualitas, hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa sistem pilkada melalui DPRD lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada agar lebih komprehensif.

Inisiatif Partai Golkar: Menuju Sistem Pilkada yang Lebih Stabil

Pada Rapimnas 1 Tahun 2025, Partai Golkar telah menyetujui beberapa kebijakan, termasuk usulan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan rakyat.

"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat," jelas Bahlil, menambahkan bahwa usulan ini juga mengedepankan partisipasi publik dalam proses pemilu.

Baca juga: Pihak Unisba dan Unpas Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kampus Saat Kericuhan