Usulan Pengembalian Konsesi Tambang oleh Mantan Ketua Umum PBNU

Usulan Pengembalian Konsesi Tambang oleh Mantan Ketua Umum PBNU

Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, mengusulkan agar konsesi tambang yang dimiliki organisasi tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Usulan ini disampaikan dalam acara silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 6 Desember 2025.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Pecahkan Rekor Transfer

Menurut Said Aqil, konsesi tambang tersebut telah menimbulkan konflik internal di kalangan warga Nahdliyyin, dan langkah ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Usulan Pemulihan Konsesi

Dalam pernyataan yang dikutip dari situs nu.or.id, Said Aqil menyatakan, "Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik." Pernyataan ini mencerminkan sikap positif terhadap kerjasama yang sebelumnya terjalin antara PBNU dan pemerintah.

Namun, Said Aqil juga mengingatkan bahwa situasi saat ini menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan organisasi telah meluas. Ia berpendapat bahwa hasil dari konsesi tersebut lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Baca juga: Pihak Unisba dan Unpas Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kampus Saat Kericuhan

Khawatir Terhadap Identitas NU

Said Aqil menekankan pentingnya menjaga identitas Nahdlatul Ulama (NU) sebagai rumah besar yang tidak semestinya terlibat dalam hal-hal yang dapat menodai khitah organisasi. Menurutnya, jika suatu urusan membawa dampak negatif yang dominan, sebaiknya hal tersebut ditinggalkan agar NU dapat fokus pada tugas-tugas mulia yang menjadi inti dari organisasi.

"Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya," ujar Said Aqil dalam penjelasannya.

Tanggapan dari Pengurus PBNU

Pj Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, Zulfa Mustofa, memberikan tanggapan singkat terkait usulan tersebut setelah rapat pleno. Ia mengatakan, "Nanti dibahas lah," yang menunjukkan bahwa usulan ini memerlukan diskusi lebih lanjut di internal organisasi.

Dinamika pengambilan keputusan dalam organisasi seperti PBNU sering kali melibatkan banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, sehingga penting untuk menunggu hasil diskusi internal sebelum ada keputusan resmi yang diambil.

Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille, Klub Penuh Prestasi di Prancis