Tanggapan DPR RI Terhadap Bencana Banjir Bandang di Sumatera

Tanggapan DPR RI Terhadap Bencana Banjir Bandang di Sumatera

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau Titiek Soeharto, mengekspresikan kegeraman dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera.

Baca juga: Dolby Vision 2: Inovasi Teknologi Visual Berbasis Kecerdasan Buatan

Dalam pertemuan tersebut, Titiek menekankan perlunya menghentikan praktik penebangan pohon yang merugikan masyarakat dan memperparah dampak dari bencana yang terjadi.

Kegeraman Titiek Soeharto dan Tuntutan Penghentian Penebangan

Dalam rapat yang diadakan pada Kamis, 4 Desember 2025, Titiek Soeharto mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai dampak dari penebangan hutan yang kaya akan sumber daya alam. Ia menekankan, 'Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat.'

Ketidakpuasan Titiek ini semakin jelas saat melihat kondisi pohon-pohon besar yang telah dipotong. Ia menyatakan, 'Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan.'

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak negatif dari penebangan yang merusak lingkungan. Ia menekankan, 'Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja.'

Baca juga: Kunto Aji Ungkap Tanggung Jawab Anggota DPR dan Keresahan Sosial

Tindakan Perusahaan Pasca-Bencana

Titiek Soeharto juga menyoroti pemandangan truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya dua hari setelah terjadinya banjir bandang. Dia mencatat, 'Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Sungguh menyakitkan banget itu.'

Dalam pandangannya, tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian dan kurangnya sensitifitas terhadap penderitaan masyarakat yang terkena bencana. 'Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,' tambahnya.

Menghadapi hal ini, Titiek menekankan pentingnya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap perizinan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang rentan.

Respons Menteri Kehutanan terhadap Isu Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui bahwa bencana yang melanda Sumatera menjadi dorongan bagi perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Ia menyatakan, 'Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi.'

Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi penatakelolaan hutan guna mencegah bencana serupa di masa depan. Ia mengungkapkan, 'Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari.'

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa tindakan untuk tidak menerbitkan izin baru selama satu tahun adalah langkah konkrit untuk menanggulangi masalah ini. 'Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,' ungkapnya.

Baca juga: Kerusuhan di Bandung: Penembakan Gas Air Mata dan Dampaknya di Kampus