Sabtu, 15 NOVEMBER 2025 • 10:53 WIB

Komisi Reformasi Polri: Membangun Sinergi untuk Memperbaiki Institusi Kepolisian

Author

Fiddy Anggriawan

Mahfud MD, anggota Komisi Reformasi Polri, menegaskan bahwa lembaganya tidak berperan sebagai supervisor Polri, melainkan sebagai mitra dalam memperbaiki berbagai permasalahan di dalam institusi kepolisian.

Dalam acara Diskusi Bersama Rakyat di Universitas Airlangga, ia mengungkapkan bahwa terdapat 27 persoalan yang perlu diselesaikan dan diidentifikasi berdasarkan laporan masyarakat.

Peran Komisi Reformasi Polri

Mahfud MD menjelaskan bahwa peran Komisi Reformasi Polri adalah untuk membantu Polri dalam memperbaiki kelemahan yang ada. "Kita bukan atasan Polri, kita bukan inspektur yang memeriksa Polri, tapi mau memperbaiki bersama dengan Polri," ungkapnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga reformasi dan Polri harus didasarkan pada saling pengertian dan keterbukaan. Dalam hal ini, diperlukan kesiapan Polri untuk menerima masukan mengenai kelemahan yang harus diperbaiki.

Ia menyoroti pentingnya menyelesaikan berbagai masalah tanpa adanya prioritas tertentu. "Semua, enggak ada prioritas, pokoknya semua masalah kita bicarakan," tegasnya.

Identifikasi Persoalan di Polri

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengungkapkan bahwa sudah terdapat 27 persoalan yang dihadapi oleh institusi Polri. Masalah-masalah ini telah dikelompokkan dalam beberapa kategori yang lebih besar.

Informasi mengenai persoalan tersebut diperoleh dari laporan masyarakat yang disampaikan kepadanya secara langsung. "Dari begitu banyak itu, setiap ada orang lapor saya catat. 'Oh, ini pemerasan, oh ini kasus narkoba, oh ini masalah penganiayaan,'" ujarnya.

Mahfud menekankan bahwa meskipun kategori permasalahan telah dibagi, jumlah total yang dicatat tetap berjumlah 27 sebagai representasi isu yang beragam.

Proses Penyelesaian Masalah Bersama Polri

Proses penyelesaian setiap permasalahan akan melibatkan Polri secara langsung. Mahfud menegaskan pentingnya mencocokkan data yang dihasilkan dari laporan masyarakat dengan pihak Polri.

"Karena kita enggak mau menempatkan diri sebagai atasan Polri, bukan," kata Mahfud, menekankan bahwa semua langkah yang diambil merupakan hasil diskusi bersama.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Komisi Reformasi Polri untuk berkolaborasi secara setara dan tidak bertindak sepihak dalam menyelesaikan isu-isu penting di kepolisian.