Jumat, 07 NOVEMBER 2025 • 10:46 WIB

Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Mantan Presiden Menuai Kontroversi

Author

Fiddy Anggriawan

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada semua presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Usulan ini muncul di tengah perdebatan mengenai pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto.

Bahlil mengemukakan pandangannya setelah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan menekankan pentingnya menghargai jasa para mantan pemimpin negara atas kontribusi mereka terhadap bangsa.

Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Bahlil Lahadalia menyatakan pentingnya penghargaan terhadap jasa para mantan presiden. 'Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,' ujarnya.

Dalam daftar 40 nama kandidat pahlawan nasional, Kementerian Sosial mencantumkan nama Gus Dur, Presiden ke-4 RI, dan juga BJ Habibie. Bahlil menekankan kontribusi mereka bagi negara perlu dipertimbangkan.

Ia menegaskan, 'Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional.'

Jasa Soeharto dan Penolakan Terhadap Gelar

Bahlil menanggapi penolakan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto dengan menekankan jasa-jasanya yang dinilai signifikan selama 32 tahun masa pemerintahan. 'Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya,' tuturnya.

Ia mencatat bahwa Soeharto membawa Indonesia dari kondisi inflasi ekstrem menjadi lebih stabil. 'Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga,' jelasnya.

Namun, penolakan terhadap pemberian gelar ini juga datang dari 500 aktivis dan akademisi. Mereka mengekspresikan ketidaksetujuan melalui deklarasi di Jakarta terkait pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pemberangusan kebebasan berpendapat.

Kritikan Terhadap Pemerintahan Soeharto

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menjelaskan alasan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Ia menekankan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pemerintahan Soeharto.

'Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,' ungkap Usman dalam sesi wawancara.

Ia menambahkan, 'Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto,' mencerminkan berbagai aspek yang membuat gelar tersebut dianggap tidak pantas untuk Soeharto.