Keseriusan Indonesia dalam Proyek Jet Tempur KF-21 Bersama Korea Selatan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan proyek jet tempur KF-21 dengan Korea Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral di Hwabaek International Convention Center, Gyeongju.
Baca juga: Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR: Tanggapan dan Komitmen Reformasi
Dalam diskusi itu, Prabowo menyebutkan bahwa negosiasi terkait proyek ini akan terus berlanjut dengan perhatian pada aspek pembiayaan dan kualitas yang sensitif.
Dalam pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, Prabowo menekankan pentingnya kelanjutan proyek KF-21 untuk kedua negara. "Dalam bidang keamanan, kami telah melanjutkan kerja sama ini. Dan saya pikir kami akan terus membahas tindak lanjut proyek KF-21," ungkap Prabowo.
Negosiasi untuk proyek ini akan terus dilakukan antara tim teknis kedua negara, mencakup pembahasan mengenai kondisi ekonomi, harga, dan skema pembiayaan. Prabowo menambahkan, "Jadi, saya pikir para menteri kami akan terus berdiskusi dengan tim Anda, dan tim teknis kami juga akan melanjutkan hal ini."
Dia juga menyoroti pentingnya membahas isu kualitas secara lebih rinci, karena hal ini dianggap sangat sensitif. "Mungkin tidak di depan media," tutupnya.
Baca juga: Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni
Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Dia menilai bahwa hubungan ini berjalan baik dan strategis untuk Indonesia.
"Dan saya pikir secara keseluruhan, keterlibatan antara pemerintah kami juga sangat baik," jelas Prabowo. Dia menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk partisipasi luas dari Korea Selatan dalam perekonomian nasional.
Upaya ini menunjukkan bahwa proyek KF-21 lebih dari sekadar aspek pertahanan, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas.
Proyek KF-21 merupakan hasil perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tahun 2014, mengatur pembagian biaya pengembangan antara kedua negara. Saat ini, Indonesia bertanggung jawab untuk menanggung 20 persen dari total biaya pengembangan.
Namun, terlambatnya pembayaran dari Indonesia menjadi sorotan karena keterbatasan anggaran. Diketahui bahwa Indonesia sempat mengajukan pengurangan pembayaran yang disebut 'penyesuaian pembayaran'.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga membenarkan adanya diskusi mengenai hal tersebut. Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menyatakan bahwa "...penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Korea Selatan."
Baca juga: Pihak Unisba dan Unpas Bantah Keterlibatan TNI-Polri di Kampus Saat Kericuhan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: