Senin, 20 OKTOBER 2025 • 16:08 WIB

Pemanfaatan Uang Negara untuk Kesejahteraan Rakyat: Komitmen Presiden Prabowo Subianto

Author

Edi Hidayat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa uang hasil penegakan hukum, yang jumlahnya mencapai Rp13,2 triliun, harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

Penyerahan ini dilakukan tepat pada satu tahun pemerintahannya, menunjukkan komitmen dalam memanfaatkan uang negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Rencana Penggunaan Uang Negara

Uang Rp13,2 triliun yang dikembalikan ke negara memiliki potensi besar untuk berbagai proyek pembangunan.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan fasilitas di desa nelayan yang selama ini terabaikan dan tidak mendapat perhatian yang layak.

Presiden mengusulkan rencana pembangunan 1.100 desa nelayan hingga tahun 2026 sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Anggaran sebesar Rp22 miliar untuk setiap desa mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut.

Pentingnya Pengawasan dan Anti-Korupsi

Praktik korupsi, terutama di sektor sumber daya alam, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa.

President menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian uang negara adalah bagian penting dari upaya memberantas praktik illegal yang merugikan negara.

Pemerintah terus memfokuskan perhatian pada kegiatan ilegal, seperti penyelundupan timah dari Bangka Belitung, sebagai salah satu bentuk kerugian yang besar.

Dari estimasi kerugian sekitar Rp40 triliun per tahun selama hampir 20 tahun, pemerintah berkomitmen untuk menghentikan praktik korupsi.

Perjuangan Melawan Ilegalitas

Presiden Prabowo menekankan perlunya mengatasi tambang ilegal dan penggelapan pajak.

Ia mengungkapkan, "Praktik-praktik seperti tambang ilegal, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing adalah bentuk penipuan terhadap bangsa."