Minggu, 19 OKTOBER 2025 • 12:06 WIB

Badan Gizi Nasional Kembalikan Anggaran Rp 70 Triliun ke Kas Negara

Author

Fiddy Anggriawan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke kas negara, langkah yang jarang terjadi dalam pemerintahan Indonesia.

Pengembalian ini dilakukan karena sisa dari anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis tidak dapat sepenuhnya diserap tahun ini.

Latar Belakang Pengembalian Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Untuk mendukung program tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan injeksi dana tambahan sebesar Rp 100 triliun.

Namun, dari total anggaran tersebut, hanya Rp 99 triliun yang dapat diserap. Mengingat adanya sisa anggaran, BGN memutuskan untuk mengembalikannya ke pemerintah demi efisiensi pengunaan anggaran.

Dalam pernyataan resminya, BGN mengungkapkan bahwa keputusan pengembalian dana ini lebih baik dilakukan dibandingkan menggunakan sisa anggaran untuk program yang tidak dapat dieksekusi.

Pujian Prabowo untuk Kepala BGN

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memberikan pujian kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, atas keputusan untuk mengembalikan anggaran tersebut. Dalam pidato di Sidang Senat Terbuka UKRI di Bandung, Prabowo mengatakan, 'Biasanya kalau sudah mulai November, pejabat menghabis-habis uang mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan.'

Prabowo menegaskan bahwa tindakan Dadan yang mengembalikan Rp 70 triliun adalah langkah bersejarah yang menunjukkan tanggung jawab dan integritas tinggi sebagai seorang pemimpin. Ia mengharapkan Kepala BGN dapat terus berupaya meningkatkan program-program bermanfaat bagi masyarakat.

Pujian tersebut menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik, yang sering kali terabaikan menjelang akhir tahun anggaran.

Manfaat Pengembalian Anggaran

Prabowo berpendapat bahwa dana yang dikembalikan dapat digunakan untuk berbagai program produktif, termasuk pembangunan desa nelayan. Ia menyatakan, 'Rp 70 triliun ini kita bisa banyak digunakan untuk bantu orang yang susah, bantu desa-desa bantu nelayan.'

Uang yang awalnya direncanakan untuk program Makan Bergizi kini dapat dialokasikan untuk proyek yang lebih mendukung kebutuhan masyarakat. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dalam pembangunan ekonomi lokal.

Dadan Hindayana diharapkan dapat menjadi teladan bagi pejabat publik lain dalam mengelola anggaran dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif.