Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Pembentukan Satgassus

KAMI INDONESIA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Inisiatif ini bertujuan untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan pemerintah.

Satgassus ini mengutamakan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menggali potensi pendapatan di sektor perikanan, yang saat ini dihadapkan oleh berbagai kendala dalam perizinan.

Tim Satgassus Tinjau Kondisi Lapangan

Yudi Purnomo, anggota Satgassus, menjelaskan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan kementerian selama sekitar enam bulan terakhir. Terbaru, mereka melakukan tinjauan langsung di Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo, dan Pelabuhan Perikanan Benoa, Bali, untuk mempelajari situasi yang ada.

Tinjauan yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Mei di Probolinggo dan dari 11 hingga 13 Juni di Bali ini, menghasilkan temuan terkait kendala peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan. Beberapa masalah utama yang teridentifikasi, seperti keberadaan kapal penangkap ikan tanpa izin yang beroperasi di luar 12 mil laut, menjadi perhatian serius.

Namun, masalah tersebut mengakibatkan pemasukan dari hasil tangkapan ikan tidak dapat dipungut, sehingga mempengaruhi total PNBP dari sektor perikanan.

Rekomendasi dan Solusi dari Satgassus

Yudi juga mengungkapkan bahwa meskipun beberapa kapal telah mengajukan permohonan izin, prosesnya seringkali terhambat dan memerlukan waktu yang lama. Satgassus memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah dalam memproses perizinan.

Salah satu langkah yang akan dilaksanakan adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP. Dengan adanya SKB, tim pelaksana dari KKP dapat melakukan pengukuran kapal perikanan dengan lebih efisien.

Selain itu, KKP juga akan membuka gerai pelayanan perizinan di pelabuhan perikanan untuk memfasilitasi pemilik kapal dalam memproses izin mereka. Langkah ini direncanakan pertama kali dimulai di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, serta Provinsi Bali.

Dampak Positif untuk Penerimaan Negara

Yudi menekankan pentingnya legalisasi kapal perikanan, dengan menjelaskan bahwa semakin banyak kapal yang memiliki izin, maka jumlah PNBP dari hasil tangkapan ikan akan meningkat. Hal ini akan berdampak langsung pada pundi-pundi penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk pembangunan.

Pembentukan Satgassus ini juga harus dicatat, di mana mereka terdiri dari mantan pegawai KPK yang sebelumnya terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di Polri. Dipimpin oleh Herry Muryanto dan diwakili oleh Novel Baswedan, satgas ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai target yang telah ditentukan.