KAMI INDONESIA – Isu mengenai Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang diperkirakan akan menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencuat menjelang Kongres PSI di Solo.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyarankan agar informasi tersebut ditanyakan kepada dewan pendiri partai, karena bukan wewenangnya untuk memberikan penjelasan.
Kaesang Pangarep mengungkapkan ketidakpastian terkait isu yang beredar tentang Jokowi menjadi Dewan Pembina partai. “Karena Dewan Pembina itu secara nomenklatur sekarang sudah berbeda, harus tanya ke dewan pendiri partai, bukan wewenang saya,” jelasnya di Karanganyar pada Kamis (17/7/2025).
Pernyataan ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dalam partai, khususnya menjelang Kongres yang merupakan momentum strategis bagi PSI.
Kaesang juga menekankan bahwa semua keputusan penting harus melibatkan pihak yang berwenang dan tidak bisa diambil secara sepihak. Hal ini dikatakannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di dalam organisasi.
Menanggapi spekulasi mengenai posisinya, Kaesang lebih memilih untuk fokus pada persiapan Kongres PSI yang dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Juli 2025 di Solo. “Mosok saya merestui bapak saya. Ini biar berjalan dulu, Kongres kan belum selesai, biar Kongres berjalan dulu,” ungkapnya.
Pernyataan ini menunjukkan sikap bertanggung jawab Kaesang dalam menjaga fokus partai pada agenda utama, yaitu Kongres. Ia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh rumor yang berpotensi mengalihkan perhatian dari tujuan sebenarnya.
Kesiapan PSI untuk menghadapi Kongres juga disoroti, dengan harapan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa dampak positif bagi partai.
Jokowi dipastikan akan hadir di Kongres PSI dan ada potensi bagi beliau untuk mengisi acara selama kegiatan tersebut. Namun, Kaesang menegaskan bahwa hal itu merupakan urusan panitia kongres.
“Itu kan panitia (Jokowi mengisi acara Kongres), saya bukan bagian dari panitia,” ungkapnya, menegaskan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam pengaturan tersebut.
Keterlibatan presiden dalam acara partai politik seperti ini memang sering memicu spekulasi, tetapi Kaesang menekankan perlunya pemisahan antara tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum dan peran panitia yang mengatur acara.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: