Strategi Pengadaan Motor Listrik untuk Meningkatkan Layanan Gizi di Daerah Terpencil

Strategi Pengadaan Motor Listrik untuk Meningkatkan Layanan Gizi di Daerah Terpencil

Pengadaan sebanyak 21.600 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menarik perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk mendukung operasional di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Baca juga: Sidang Kode Etik Polri Terkait Kematian Pengemudi Ojek Online

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pelayanan gizi, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil.

Tujuan dan Manfaat Pengadaan Motor Listrik

Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pengadaan motor listrik ini adalah langkah strategis untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses. "Ini kan untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, jangkau desa-desa. Ini untuk nunjang operasional," papar Dadan saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan.

Melalui penyaluran sebanyak 21.600 unit, BGN berharap dapat memenuhi kebutuhan operasional di lokasi-lokasi strategis. Inisiatif ini berfokus pada peningkatan akses dan distribusi layanan gizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online

Anggaran dan Proses Pembelian

Mengenai anggaran, Dadan menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik ini didanai dari anggaran tahun 2025, dengan masing-masing unit dibeli seharga Rp 40 juta. Harga pasar motor listrik tersebut diperkirakan sekitar Rp 52 juta, sehingga BGN berhasil menghemat anggaran melalui proses pembelian ini.

Motor-motor listrik yang dibeli direncanakan akan didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang akan berfungsi sebagai dapur untuk menjalankan program MBG di berbagai daerah.

Tanggapan dari Pejabat Pemerintah

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengkonfirmasi bahwa pengadaan motor listrik tersebut menggunakan anggaran dari tahun lalu, serta menegaskan bahwa anggaran untuk tahun ini tidak tersedia. "Tahun lalu itu rupanya, tahun ini nggak ada," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyoroti pentingnya melakukan pengecekan lebih lanjut terkait penganggaran ini. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik dalam setiap rencana anggaran kementerian untuk menghindari kebingungan dan masalah di kemudian hari.

Baca juga: Google Menanggapi Isu Keamanan Phishing pada Layanan Gmail